Jelang Pilkada, Polri Waspadai Daerah Rawan Konflik

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan, pihaknya akan melakukan perintah Presiden Joko Widodo yang meminta setiap aparat menjaga keamanan dalam penyelenggaraan pilkada serentak yang akan berlangsung akhir tahun ini. Salah satu hal yang dilakukan, Polri akan meminimalkan potensi gangguan dengan mewaspadai daerah rawan dan eks daerah rawan konflik.

"Adanya daerah konflik dan eks konflik, seperti di Papua, memang rawan. Tapi seperti kata bapak Presiden, harus diminimalkan jangan sampai jadi gangguan pilkada," kata Badrodin dalam pidatonya dalam Rapat Koordinasi ‎Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015‎ di Ecovention Ocean Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (12/11/2015).

Badrodin menerangkan, ada 3 tugas pokok Polri dalam pilkada ini. Pertama, mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif sehingga penyelenggaraan pilkada berlancar lancar, masyarakat dapat memilih dengan aman dan demokratis. Kedua, Polri bertugas untuk melakukan pengamanan untuk mencegah terjadinya konflik. Ketiga, penegakan hukum.

"Soal keamanan, kita juga punya kewajiban pengawalan distribusi. Menjamin rasa aman, termasuk Ketua KPU, Bawaslu dan jajaramya. Kalau ada kekhawatiran tinggal lapor ke Kapolresnya," ujar Badrodin.

Menurut Badrodin, separuh kekuatan Polri dikerahkan saat ini untuk mengamankan jalannya kampanye.

"Kekuatan yang dilibatkan, sekarang masa kampanye, yang kita siapkan separuh kekuatan dari yang kita miliki. Karena kampanye sekarang lebih soft. Gubernur hanya 2 kali, bupati dan walikota hanya sekali," ucap dia.

Namun nantinya ketika memasuki masa tenang atau beberapa hari sebelum pencoblosan, Polri akan mengerahkan 2/3 kekuatannya. Di samping juga, soal pengamanan itu, Polri mendapat bantuan dari TNI.

"Masa tenang nanti 2/3 kekuatan. Tapi ini bukan angka mutlak. Dan kita dapat bantuan TNI dan di daerah tertentu kita lakukan penebalan," ucap Badrodin. (Nil/Ans)