Fahmi Idris: Banyak Kader Golkar Cabut Dukungan Ahok

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Golkar Fahmi Idris mengatakan banyak kader partainya yang mencabut dukungan ke Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pilkada DKI. Pencabutan dukungan itu menyusul adanya proses hukum yang menjerat Ahok.

"Kalau anggota, itu saya yakin perkembangannya semakin besar yang memilih nonAhok," ujar Fahmi kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Namun begitu, Fahmi menegaskan, Partai Golkar tak mungkin mencabut dukungan untuk Ahok di Pilkada DKI Jakarta.

"Rasanya tetap itu, dukungannya partai tetap pada Ahok. Kalau partai, sekali lagi kalau partai, rasanya tidak mungkin mengalihkan pilihan," tutur dia.

Oleh karena itu, kata Fahmi, partainya akan mengadakan rapat untuk mengimbau kepada para kader agar tetap satu suara mendukung Ahok.

"Tentu diimbau nanti oleh partai agar supaya tetap memilih pilihan seperti partai. Tetapi ketika pemilihan kan rahasia kan. Di dalam bilik suara siapa yang tahu kan?" kata dia.

"Tapi pada zaman yang begini bebas dan terbuka, bisa ada yang mengatakan A tapi dilakukannya B, bisa begitu kan? Karena kan rahasia, nggak ada yang tau seseorang memilih A atau B atau C kan enggak ada yang tau," lanjut Fahmi.

Fahmi menilai, adanya perbedaan dukungan di dalam partai adalah hal yang biasa terjadi.

"Sebagaimana biasa di setiap partai, walaupun partai memberi dukungan kepada calon X, maka biasanya anggota partai itu punya pilihan sendiri, itu dimana saja dan dalam konteks pilkada atau pilpres, itu terjadi," ungkap Fahmi.

Fahmi enggan menyebutkan siapa saja kader partainya yang mencabut dukungan ke Ahok.

"Banyaklah, saya enggak bisa sebutkan satu persatu. Jadi adalah tentu para kader-kader partai yang mempunyai pandangan sendiri, selera sendiri, tentu saja partai berkehendak. Asal, jangan dinyatakan secara terbuka dan vokal," ujarnya.

Golkar pun berkomitmen tidak akan ikut campur dalam proses hukum yang sedang dijalani Ahok saat ini.

"Kalau itu (Ahok sedang diproses hukum) kita serahkan kepada hukum yah, jangan kita ikut campur. Serahkan saja kepada proses hukum. Saya merasa tidak ada yang perlu ikut campur karena memang kita tidak punya wewenang untuk ikut campur," tandas Fahmi.