Benarkah Sembako Bisa Ubah Pilihan Warga di Pilkada Malang?

Jakarta - Selain politik uang, faktor hadiah berupa souvenir dan sembako bisa mengubah pilihan masyarakat pada Pilkada Kabupaten Malang 2020.

Hal ini merupakan hasil survei kolaborasi antara sosiologi agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Adiwangsa Research and Consultant yang dirilis di Kepanjen, Minggu,1 Maret 2020.

Menurut survei tersebut, ada 17,06 persen pilihan masyarakat akan berubah karena sembako. Sedangkan faktor politik uang menempati posisi 13,47 persen bisa merubah pilihan masyarakat.

"Sedangkan prosentase paling besar bisa menyebabkan masyarakat berubahnya pilihan adalah faktor lingkungan sebesar 18,4 persen," ujar peneliti dan dosen sosiologi agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mahatva Yoga Pradana, kepada TIMES Indonesia.

Dia menjelaskan, bila melihat hasil survei yang ada, maka faktor sembako bisa merubah pilihan ada peringkat kedua setelah faktor lingkungan. Lantaran secara prosentase di atas 10 persen.

"Melalui ajakan dari tetangga, tokoh masyarakat, tokoh agama, kiyai dan sebagainya memang memiliki peluang besar untuk merubah pilihan. Artinya, ajakan dari seorang tokoh, berpengaruh merubah pilihan masyarakat," ungkapnya.

Hal ini menurut Mahatva tidak lepas dari kondisi masyarakat di Kabupaten Malang yang patuh dan taat terhadap ajakan dari seorang tokoh, maupun pemuka agama seperti kiai.

"Maka dari itu, para calon juga melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat dan kiyai. Tentunya dengan harapan bisa dapat mengajak masyarakat memilihnya," urainya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sedangkan untuk faktor sembako dan politik uang yang dapat merubah pilihan pada Pilkada Kabupaten Malang, dikatakan bisa saja terjadi.

Menurut peneliti dan dosen sosiologi agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, seorang pemilih bisa saja tergiur dengan iming-iming yang diberikan.

"Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap ada pemilihan, maka akan ada potensi serangan fajar. Tentunya hal ini menjadi ranah dari Bawaslu untuk mengawasi proses Pilkada Kabupaten Malang agar tidak terjadi pelanggaran," tuturnya. 

Simak berita Times Indonesia lainnya di sini.