Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Saran Politikus Demokrat dalam Hadapi Kebijakan Penangguhan Umrah

Penangguhan umrah jangan sampai menyebabkan kerugian materi bagi calon jemaah umrah terdampak.

oleh Musthofa Aldo diperbarui 29 Feb 2020, 05:00 WIB

Diterbitkan 29 Feb 2020, 05:00 WIB

Anggota Komisi VIII DPR RI Hasani bin Zuber

Liputan6.com, Bangkalan - Pemerintah Indonesia diminta terus melobi Kerajaan Arab Saudi agar nama Indonesia dihapus dari daftar negara yang terkena kebijakan penangguhan layanan umrah. Permintaan ini diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR RI, Hasani bin Zuber, Jumat (28/2/2020).

Politikus Partai Demokrat ini menilai Indonesia tak layak masuk daftar penangguhan umrah karena faktanya sampai saat ini tidak ditemukan ada penderita atau pun korban virus yang oleh Badan Kesehatan Dunia WHO dinamai Covid 19 itu.

"Demokrat mendesak pemerintah melakukan upaya terbaik atas penangguhan itu. Sebab masyarakatlah yang sangat merasakan dampaknya," kata Hasani.

Hasani memahami alasan di balik kebijakan yang ditempuh Kerajaan Arab Saudi tersebut. Semua negara, kata dia, pasti ingin memastikan warganya tak terjangkit virus yang pertama kali muncul di Wuhan China dan telah menewaskan lebih dari 2.800 orang tersebut.

Namun, Hasani yang juga Ketua GP Ansor Kabupaten Bangkalan ini menilai penangguhan layanan umrah bukan pula solusi yang tepat. Sebab, akan berdampak ke banyak sektor baik sosial dan ekonomi.

Pemeriksaan Kesehatan Ketat dan Berlapis

Pelepasan Jamaah Haji Bangkalan

Untuk meyakinkan Kerajaan Arab Saudi, Hasani menyarankan Pemerintah Indonesia menambah pemeriksaan khusus negatif Corona untuk setiap jemaah yang akan berangkat umrah. Kalau perlu, kata dia, setiba di Makkah, pemerintah Arab Saudi melakukan pemeriksaan sendiri pada tiap jemaah.

"Jika setelah rangkaian pemeriksaan kesehatan berlapis itu hasilnya negatif, harusnya diizinkan umrah," ujar dia.

Yang tak kalah penting, Hasani menambahkan, selain upaya diplomasi itu, pemerintah juga harus memikirkan solusi bagi jemaah umrah yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari penangguhan umrah, agar jangan sampai menimbulkan kerugian materi.

"Pemerintah harus menjamin, jemaah yang terdampak tidak mengalami kerugian materi, kasihan masyarakat," ucap dia.

Selain Indonesia, beberapa negara di Asia, Asia Tenggara dan Eropa juga terimbas penangguhan layanan umrah yaitu China, Iran, Italia, Korea, Jepang, Thailand, Malaysia, Pakistan, Afghanistan, Irak, Filipina, Singapura, India, Lebanon, Suriah, Yaman, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Somalia dan Vietnam.

Simak video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓