7 Respons Mulai Anggota, Pimpinan DPR, hingga Presiden Prabowo soal Penembakan WNI di Malaysia

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah anggota hingga pimpinan DPR RI angkat bicara terkait kasus penembakan warga negara Indonesia (WNI) yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Penembakan yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau polisi Malaysia itu menyebabkan satu orang tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka.

Salah satunya anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengecam keras WNI yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban penembakan polisi Malaysia.

"Kami sangat berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi," kata dia dalam keterangannya, Senin 27 Januari 2025.

Politikus PKB ini mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dan cepat dalam menangani kasus tersebut. Semua instansi terkait harus segera berkoordinasi dan duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut.

"Baik Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, Polri, dan TNI. Mereka semua harus bergerak bersama dalam mengusut kasus itu," terang Oleh.

Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti kinerja Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dalam menangani fenomena PMI ilegal.

Hal itu merespons kasus penembakan terhadap lima warga negara Indonesia (WNI) oleh otoritas maritim Malaysia. Menurut Cucun, Kementerian P2MI harus segera membuat terobosan untuk mengurangi jumlah pekerja migran Indonesia ilegal yang bekerja di luar negeri.

"Harus ada terobosan untuk menyelamatkan warga kita agar tidak semakin banyak yang tergiur bekerja di luar negeri secara unprocedural, yang kemudian banyak menjadi korban perdagangan orang, bahkan hingga kekerasan," kata Cucun dalam keterangannya.

Presiden Prabowo Subianto juga telah angkat bicara soal kasus penembakan terhadap WNI di Malaysia. Dia meminta agar kasus tersebut diinvestigasi.

"Ya itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi ya kan," ujar Presiden Prabowo kepada wartawan di Tribrata Darmawangsa Jakarta Selatan, Kamis 30 Januari 2025.

Berikut sederet respons anggota, pimpinan DPR hingga Presiden Prabowo Subianto usai insiden penembakan WNI yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dihimpun Tim News Liputan6.com:

Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh mengecam keras Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban penembakan di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Diketahui dalam kejadian penembakan tersebut, satu orang dilaporkan tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka.

"Kami sangat berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi," kata dia dalam keterangannya, Senin 27 Januari 2025.

Politikus PKB ini mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dan cepat dalam menangani kasus tersebut. Semua instansi terkait harus segera berkoordinasi dan duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut.

"Baik Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, Polri, dan TNI. Mereka semua harus bergerak bersama dalam mengusut kasus itu. Mereka bisa membentuk tim investigasi untuk mengungkapkan perkara tersebut," ucap Oleh.

"Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur harus meminta penjelasan kepada otoritas Malaysia terkait kasus tersebut," sambung dia.

Oleh pun berharap pemerintah harus mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Selain itu, meminta pemerintah Malaysia harus terbuka soal kasus tersebut.

Oleh berharap, jangan sampai pemerintah Malaysia menutup-nutupi kasus itu dan berusaha melindungi aparat yang bersalah.

"Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus meminta Malaysia terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi," ucap dia.

Oleh menuturkan, jika ada aparat Malaysia yang bersalah, maka mereka harus ditindak tegas dan dijatuhi hukuman setimpal. Sebab, mereka telah menghilangkan nyawa warga negara Indonesia.

"Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Keadilan harus ditegakkan. Tentu, hal itu bergantung dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia," tegas Oleh.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban penembakan di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Hal ini menuai banyak perhatian di tanah air.

Salah satunya datang dari Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini. Dia mengecam akan peristiwa tersebut, di mana diketahui satu orang dilaporkan tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka atas peristiwa tersebut.

"Kami sangat mengecam peristiwa penembakan WNI oleh APMM Malaysia, karena masih banyak tindakan alternatif yang bisa dilakukan sebagai bentuk pencegahan pelanggaran," kata dia, saat dikonfirmasi, Senin 27 Januari 2025.

Karena itu, pihaknya mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan KBRI Malaysia melakukan penyelidikan secara transparan terhadap masalah ini.

"Kami mendorong kemlu dan KBRI Malaysia untuk melakukan penyelidikan mendalam secara transparan atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) oleh APMM atau Coast Guard Malaysia terhadap WNI," ungkap Amelia.

Dia juga meminta agar pemerintah Malaysia terbuka terhadap penyelesaian kasus penembakan tersebut dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

"Selain itu saya ingin memastikan pemerintah Malaysia terbuka terhadap penyelesaian kasus ini dan tidak ada yang ditutupi. Karena jangan sampai insiden penembakan ini mengganggu hubungan kedua negara yang telah terbina secara baik," ujar Amelia.

Dia pun mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk memastikan tidak terulangnya tindakan serupa di masa depan.

"Selain itu, insiden ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia," ucap dia.

"Pemerintah Indonesia perlu mengimbau agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri melalui jalur resmi guna menghindari risiko serupa," jelas Amelia.

Wakil Ketua Komisi IX, Nihayatul Wafiroh menilai insiden penembakan yang menjadikan pekerja migran Indonesia (PMI) korban di Malaysia dilakukan oleh pihak tidak bertanggungjawab.

Menurut dia, insiden tersebut telah memicu keprihatinan dan perbincangan serius mengenai perlindungan terhadap PMI.

"Kejadian tersebut mengungkapkan betapa rentannya posisi PMI di luar negeri, terutama di Malaysia, yang menjadi salah satu negara tujuan utama bagi pekerja migran asal Indonesia," kata Nihayatul melalui keterangan pers, Rabu 29 Januari 2025.

Nihayatul mencatat, kasus penembakan PMI menambah panjang daftar tantangan yang harus dihadapi oleh para pekerja migran dimana pada banyak kasus, mereka kesulitan mendapatkan akses perlindungan yang memadai. Padahal, PMI merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian negara, baik dari sisi kontribusi terhadap pendapatan negara melalui remitansi, maupun dalam aspek pengembangan sumber daya manusia.

Namun, kenyataannya, lanjut Nihayatul, banyak PMI yang menghadapi berbagai masalah, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan ketidakpastian hukum di negara tempat mereka bekerja dan kurangnya akses ke lembaga perlindungan di negara tempat mereka bekerja.

"Saya mendesak agar pemerintah Indonesia segera mengambil langkah tegas untuk memperbaiki sistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, baik di dalam negeri maupun di negara tuju," tegas Nihayatul.

Nihayatul berharap, insiden penembakan PMI di Malaysia menjadi momentum pemerintah untuk memperbaiki Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, agar para PMI merasa aman nyaman dalam bekerja. Sehingga keluarga ditinggalkan juga merasa tenang saat salah satu keluarganya menjadi PMI ke negara lain sebab terlindungi oleh negara.

"Saya rasa Insiden seperti ini menyoroti betapa pentingnya perlindungan yang lebih baik bagi PMI yang seringkali bekerja dalam kondisi yang rawan dan rentan, tentu ini sudah saatnya ada pembenahan serius dalam sistem perlindungan bagi PMI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri," dia menandasi.

Berikut Catatan Perbaikan Nihayatul untuk perlindungan PMI:

1. Peningkatan Kerjasama Bilateral

Pemerintah Indonesia harus terus memperkuat hubungan dengan negara tempat PMI bekerja, termasuk Malaysia, untuk memastikan adanya mekanisme perlindungan yang lebih baik. Ini bisa melibatkan perjanjian atau nota kesepahaman tentang hak dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

2. Revisi dan Penegakan Hukum yang Lebih Ketat

Pemerintah Indonesia perlu merevisi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengiriman tenaga kerja, memastikan bahwa setiap PMI mendapatkan hak-haknya, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap agen-agen tenaga kerja yang sering kali melakukan penipuan dan eksploitasi terhadap para pekerja.

3. Perlindungan Hukum yang Lebih Kuat

Membuat sistem hukum yang mendukung PMI lebih kuat, termasuk meningkatkan peran dan kapasitas perwakilan konsuler Indonesia di luar negeri. Konsuler harus lebih aktif dalam melindungi warga negara Indonesia yang berada dalam situasi berbahaya.

4. Pelatihan dan Penyuluhan Keamanan

Salah satu hal penting adalah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada PMI tentang hak-hak mereka, Pekerja migran perlu diberi pelatihan tentang keselamatan kerja, kesehatan, terkait hak-hak mereka cara melindungi diri dalam situasi berbahaya. Selain itu, mereka harus diberi pemahaman tentang jalur komunikasi dengan kedutaan atau konsulat Indonesia setempat jika mereka menghadapi masalah, serta pengetahuan tentang undang-undang negara tempat mereka bekerja

5. Peningkatan Pengawasan dan Pemantauan

Pekerja Migran Indonesia sering kali bekerja dalam kondisi yang tidak terpantau secara baik. Oleh karena itu, perlu ada sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap keberadaan dan kondisi pekerja, terutama di daerah-daerah yang banyak mempekerjakan PMI, teruama Pengawasan yang Lebih Ketat terhadap Agensi. Penempatan Agensi yang menempatkan pekerja migran sering kali tidak cukup memperhatikan kesejahteraan pekerja. Pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum terhadap agen ilegal atau yang tidak profesional sangat dibutuhkan.

6. Jaminan sosial untuk PMI

Penyediaan dana atau asuransi perlindungan sosial bagi pekerja migran yang bisa digunakan jika terjadi musibah seperti ini sangat penting. Ini akan memberikan rasa aman bagi mereka dan keluarga mereka di Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti kinerja Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dalam menangani fenomena pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. Hal itu merespons kasus penembakan terhadap lima warga negara Indonesia (WNI) oleh otoritas maritim Malaysia.

Menurut Cucun, Kementerian P2MI harus segera membuat terobosan untuk mengurangi jumlah pekerja migran Indonesia ilegal yang bekerja di luar negeri.

"Harus ada terobosan untuk menyelamatkan warga kita agar tidak semakin banyak yang tergiur bekerja di luar negeri secara unprocedural, yang kemudian banyak menjadi korban perdagangan orang, bahkan hingga kekerasan," kata Cucun dalam keterangannya, Selasa 28 Januari 2025.

Cucun menilai Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian P2MI sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi para pekerja migran yang jumlahnya besar.

Sejumlah isu yang dialami para pekerja migran ilegal kerap menjadi sorotan, salah satunya kekerasan. Selain itu juga ada penyekapan hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) WNI di sejumlah negara yang dipaksa bekerja sebagai admin judi online.

Dengan berbagai macam isu tersebut, menurut Cucun, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding tengah ditantang untuk membuktikan kinerjanya.

"Ini tantangan perlindungan kehadiran negara melalui Menteri P2MI, rakyat sangat ingin melihat kinerjanya," ujar Cucun.

Ke depan, Cucun berharap Kementerian P2MI segera menemukan solusi untuk menyelesaikan sejumlah isu yang merugikan, bahkan sampai mengancam nyawa para PMI. Termasuk mereka yang bekerja secara ilegal di luar negeri.

"Kita berharap Kementerian PPMI bisa segera menyelesaikan PR-PR terkait PMI, termasuk pekerja yang berangkat ke luar negeri tanpa jalur resmi seperti ini," tutur Cucun.

Dia pun mengecam penembakan terhadap 5 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilakukan oleh otoritas Malaysia hingga 1 orang tewas. Dia meminta Pemerintah melalui instansi terkait memberikan perlindungan bagi korban yang saat ini masih menjalani perawatan di fasilitas kesehatan di Malaysia.

"Dukacita mendalam bagi PMI yang menjadi korban tewas dan luka-luka akibat penembakan di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Kita mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan personel dari otoritas Malaysia tersebut," kata Cucun.

Cucun menilai penggunaan senjata api oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) tidak dapat dibenarkan dan terlalu berlebihan.

"Semestinya gunakan cara-cara soft approach. Penggunaan senjata api oleh aparat kepada warga sipil sangat berlebihan," ungkapnya.

Untuk itu, Cucun mendukung langkah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur yang mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force dalam kasus ini.

"Indonesia harus meminta pertanggungjawaban dari Malaysia terkait dengan masalah penembakan yang menghilangkan nyawa warga kita," sebut Cucun.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban penembakan di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengecam tindakan tersebut.

Dia memastikan, DPR RI akan segera memanggil Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk mengonfirmasi insiden berdarah tersebut.

"Kami mendorong Kemenlu RI dan Kementerian P2MI untuk menempuh langkah-langkah diplomatik guna mengungkap insiden tersebut secara tuntas dan transparan," kata Dasco dalam keterangan diterima, Senin 27 Januari 2025.

Politikus Gerindra ini juga meminta kepada Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia terkait insiden penembakan lima orang WNI pekerja migran tersebut.

Dia juga mendorong Kementerian P2MI membentuk tim investigasi mengungkap insiden berdarah tersebut secara transparan.

"Lakukan pendampingan hukum terhadap korban penembakan dan pendampingan pemulangan jenazah korban penembakan untuk dimakamkan di kampung halamannya," minta Dasco.

Dia memastikan, DPR-RI melalui komisi terkait akan membentuk tim untuk memantau penanganan insiden berdarah tersebut. Tujuannya, agar penanganan kasus ini dapat diungkap secara tuntas dan transparan.

"Kami turut berdukacita atas wafatnya salah satu WNI pekerja migran dalam insiden penembakan di Malaysia tersebut," Dasco menandasi.

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera menyelidiki dan menuntaskan kasus penembakan yang dilakukan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) kepada lima Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Kementerian terkait, kemudian aparat penegak hukum harus segera menindaklanjutin hal tersebut, menyelidiki, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelidiki," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 30 Januari 2025.

Puan menegaskan, pemerintah harus bisa melindungi semua PMI dan mencegah agar kasus serupa tidak terulang.

"Tentu saja melindungi warga negara Indonesia yang kemudian terkena korban dan memitigasi, jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu," kata dia.

Menurut Puan, Komisi I DPR akan memanggil Kemenlu untuk membahas langkah strategis terkait kasus tersebut.

"Ya Itu nanti di komisi terkait tentu saja akan melaksanakan hal-hal terkait hal itu," pungkas Puan.

Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal kasus penembakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Dia meminta agar kasus tersebut diinvestigasi.

"Ya itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi ya kan," ujar Prabowo kepada wartawan di Tribrata Darmawangsa Jakarta Selatan, Kamis 30 Januari 2025.

Dia pun meningatkan para pekerja migran Indonesia (PMI) tak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Prabowo juga mewanti-wanti WNI tak mudah percaya dengan janji-jani para sindikat.

"Kalau nyelundup ke negara asing resikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya kita waspada, kita ingatkan," kata dia.

Prabowo meyakini pihak Malaysia menyelediki kasus ini secara menyeluruh. Dia menyebut WNI yang menjadi korban penembakan akan diurus kepulangannya ke kampung halaman oleh pemerintah Indonesia.

"Kita juga yakin pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan," ucap Prabowo.

Dia juga mengaku sudah berbicara dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim soal kasus penembakan warga negara Indonesia (WNI) oleh aparat Malaysia. Prabowo sendiri bertemu dengan PM Anwar Ibrahim di Malaysia pada Senin, 27 Januari 2025.

"Itu secara garis besar kita bicarakan," kata Prabowo.

Dia meminta agar kasus penembakan WNI di perairan Tanjung Rhu, Selangor diinvestigasi. Prabowo meyakini pihak Malaysia akan menyelidiki kasus tersebut secara menyeluruh.

"Kita juga yakin pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan," tandas Prabowo.