Wong Sugih Dapat Bansos Dobel, Kades kepada Ganjar: Ndan, Mumet Aku!

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima aduan mengejutkan dari sejumlah Kepala Desa se-Kabupaten Klaten, terkait data pemberian bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial kepada masyarakat desa.

Data terkait yang telah bertahun-tahun menjadi dasar pendistribusian bantuan sosial oleh Kementerian Sosial menyisakan permasaahan serius di tingkat pemerintahan desa dan kelurahan. Ada warga yang kaya dapat bantuan, bahkan satu orang bisa dapat hingga lima jenis bansos.

Dalam moment Rembug Desa yang digelar daring, Senin (2/8/2021), sejumlah Lurah dan Kades se-Kabupaten Klaten mengeluhkan data bansos yang menjadi pegangan pemerintah pusat khususnya Kementerian Sosial.

Dengan nada emosi, kades menyampaikan ke Gubernur Jawa Tengah terkait ada data penerima bansos adalah orang berkecukupan atau jika di desa dianggap lebih kaya dibanding dengan tetangga yang tidak menerima bansos.

Parahnya, tidak saja satu, namun orang yang dinilai kaya terdata dan bahkan menerima dua jenis bantuan. Salah satu kades yang melaporkan bansos bernama Joko Laksono, Kades Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Klatendengan, yang dengan nada emosional menyampaikan semerawutnya data bansos di desanya.

"Bansos ki malah marai mumet pak (bansos itu bikin pusing). Kulo ajeng curhat pak (saya mau curhat pak), saya mau jujur. Ndak peduli mangke didukani Bu Mensos Risma (tidak peduli kalau nanti dimarahi Bu Mensos, Risma)," kata Joko saat mendapat kesempatan bicara.

Joko menceritakan, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang didapat di desanya tidak tepat sasaran. Ada beberapa data penerima yang sudah diverifikasi dan dihapus dari penerima karena dianggap sudah mampu, justru kembali mendapatkan bantuan.

"Ada yang punya mobil lima, muncul namanya. Intuk niku malahan (dia justru malah dapat). Padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Tetep metu maleh (dapat bantuan lagi). Ngoten ndan, mumet aku," ucapnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Hal itu membuat kecemburuan sosial bagi warga. Pihaknya juga kebingungan, karena bantuan tidak bisa dialihkan kepada yang berhak.

"Ada lagi cerita teman kami di Cawas. Itu Kadesnya dapat bantuan, Sekdes dapat. Kan aneh. Tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialaihkan juga tidak bisa. Tolong njenengan aturaken bu Risma (tolong sampaikan ke bu Risma)," imbuhnya.

Joko juga menceritakan kisah salah satu koleganya di Desa Nanggulan. Di desa itu, seharusnya ada 261 warga yang dapat PKH, tapi 40 orang dicancel.

"Padahal itu banyak jandanya pak, tolong diaktifkan. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan," pungkasnya.

Kesemerawutan data Bansos juga disampaikaikan pengelola desa lainnya. Kepala Dusun di Desa Barongan, Suyuti misalnya. Dia mengatakan jika terjadi dobel data saat penerimaan bansos.

"Kami tidak dilibatkan dalam verifikasi data. Akhirnya, penyaliran bantuan tidak sesuai. Banyak yang dobel-dobel pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi dapat juga BST. Bahkan ada satu rumah itu dapat lima bantuan pak," ucap Suyuti.

Pihaknya mengatakan sudah melaporkan hal itu pada petugas pengelola data. Namun sampai sekarang, belum ada perbaikan.

"Di desa kami juga sama pak, tidak merata dan tidak tepat sasaran. Ada yang dapat dobel-dobel. Ada yang mengeluh tidak dapat bantuan. Sementara yang tidak dapat, kami kasih dari Dana Desa. Buat menenangkan," kata Kades Plawikan, Lilik Ratnawati.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya memang banyak menerima laporan terkait BST yang tidak tepat sasaran.

Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan, verifikasi dari daerah tidak sama dengan pusat.

"Maka sekarang saya tanyakan langsung ke Kades, ternyata memang benar. Diantara mereka yang sudah memverifikasi data kok belum berubah dari pusat. Maka ini kita cocok-cocokan data," katanya.

Ganjar mengatakan sudah mengirimkan surat secara langsung ke Menteri Sosial terkait hal ini. Ia berharap, Risma segera merespons.

"Saya mau minta seluruh data penerima BST dari Kemensos di Jateng itu siapa saja. Nah nanti kami overlay dengan data hasil verifikasi yang dilakukan pada April lalu. Dengan cara itu, harapannya dapat diketahui mana yang bermasalah dan mana yang tidak," tegasnya.

Sebab menurut Ganjar, Kades berada pada posisi sulit jika datanya tidak sama dengan yang mereka sampaikan.