Jabar Rawan Bencana, BPBD Siaga Dampak Kejadian Hidrometeorologi 

Liputan6.com, Bandung - Mayoritas daerah di Jawa Barat rawan terjadi bencana alam. Berdasarkan data kejadian bencana alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) paling tinggi yaitu kejadian puting beliung. Disusul oleh bencana pergerakan tanah atau tanah longsor dan banjir.

Saat ini koordinasi lintas pemegang kebijakan diakui lebih ditingkatkan. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jawa Barat, Edy Heryadi, koordinasi itu sebenarnya tidak hanya saat musim penghujan atau kemarau.

"Kita senantiasa melakukan rapat koordinasi secara formal secara informal. Kita sering melakukan webinar diseminasi melalui zoom meeting upaya - upaya penyadaran atau upaya - upaya sinkronisasi dalam hal penanggulangan bencana," ujar Edy kepada Liputan6.com, ditulis Bandung, Jumat, 4 Oktober 2022.

Edy mengaku dengan adanya jalinan komunikasi itu, dapat mengetahui kebutuhan kelompoknya di daerah dalam penanganan bencana. Bahkan sebut Edy, untuk beberapa daerah dilakukan setiap hari untuk memitigasi kawasan rawan bencana karena kekurangan petugas maupun peralatan.

Edy mengatakan, penyaluran logistik penanggulangan dan evakuasi bencana telah dilakukan BPBD Jawa Barat beberapa waktu lalu.

"Itu sudah didistribusikan ke BPBD kabupaten dan kota di gudangnya masing-masing, sebanyak 80 persen dari kapasitas pengadaan yang sudah dilakukan. Nah, yang 80 persen ini maksudnya, apabila terjadi bencana di wilayah masing-masing itu bisa dimanfaatkan," kata Edy.

Namun apabila terdapat daerah yang kerap terjadi bencana alam dibandingkan daerah lainnya, dapat mengajukan kembali penambahan logistik ke BPBD Jawa Barat. Dengan catatan, persediaan logistik sebelumnya sudah habis digunakan.

Penyaluran logistik dilakukan jauh hari agar otoritas setempat tidak sulit mencari bantuan logistik saat bencana alam terjadi.

"Sebagai wujud pertanggungjawaban dan pengendalian stok apabila nanti terjadi bencana. Itu mungkin untuk sarana prasarananya juga dari kabupaten dan kota tentunya sudah mempersiapkan," ucap Edy.

Semisal jika terjadi banjir, BPBD di daerah sudah siap menyiapkan perahu karet untuk memberikan pertolongan ke warga masyarakat di daerah rawan banjir. 

Jika terjadi longsor, sejumlah alat berat seperti beko ataupun alat - alat yang lainnya telah siap dikerahkan. 

Sehingga apabila terjadi bencana longsor lanjut Edi, respon cepat dapat segera dilakukan. Tak hanya alat pengeruk tanah, BPBD Jawa Barat juga mendistribusikan rambu - rambu evakuasi.

"Ke daerah - daerah yang rawan bencana agar memasang rambu - rambu evakuasi untuk mempermudah, apabila terjadi bencana longsor dan banjir kemudian harus melakukan evakuasi atau pengungsian," jelas Edy.

Selain tentunya memberikan pemahaman kepada masyarakat soal kesiapsiagaan menghadapi bencana di musim penghujan. BPBD daerah diminta oleh BPBD Jawa Barat tambah Edy, bekerjasama dengan lintas instansi pemerintah lainnya.

Di antaranya dengan Dinas Pertamanan dan Dinas Permukiman dan Perumahan untuk melakukan pengecekan terhadap pohon - pohon yang sudah tua yang akan tumbang jika terjadi hujan badai.

Khusus untuk di daerah - daerah aliran sungai, dilakukan kerjasama normalisasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) ataupun instansi yang lainnya. 

"Kemudian ke masyarakat diberikan penyadaran supaya membersihkan selokan-selokan. Memperlancar drainase supaya apabila terjadi hujan, air bisa mengalir dengan lancar dan tidak menimbulkan banjir juga di perkotaan," ungkap Edy.  

Imbauan membuat sumur resapan juga dilakukan oleh otoritasnya. Keberadaan sumur resapan ini diyakini dapat membantu lebih cepat menyerap air hujan.

Masyarakat yang bermukim di perbukitan, lereng-lereng tanah tinggi agar meningkatkan kewaspadaan.  Edy meminta mereka memantau curah hujan. Alasannya, apabila curah hujan tinggi tidak terpantau namun memicu tanah longsor.

"Jika dirasakan akan terjadi longsor tentunya untuk segera melakukan evakuasi. Sama juga untuk masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai sama apabila hujan, begitu deras dengan durasi lama, lebih dari 2 jam itu akan menjadikan potensi untuk sungai meluap," tukas Edy.

Pada 1 November 2022, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi kepada seluruh kepala daerah di Indonesia.

Inti dari surat itu memerintahkan kepada seluruh kepala daerah agar bersiaga menghadapi kejadian bencana akibat meningkatnya cuaca ekstrem mengacu data dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG).

Pemerintah daerah juga diminta agar memetakan daerah rawan kejadian bencana. Apabila bencana terjadi, maka pelaporan segera dampak bencana seperti jumlah korban jiwa, pengungsi, fasilitas yang rusak. (Arie Nugraha)