Ini 9 Daerah Rawan Konflik Pemilu 2024 Menurut Bawaslu

Liputan6.com, Bandung - Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat (Bawaslu Jabar) menyebutkan sebanyak sembilan daerah dari 27 kota dan kabupaten yang ada berpotensi rawan terjadi konflik saat tahapan Pemilu 2024 berlangsung.

Menurut Ketua Bawaslu Jabar, Zaky M Zamzam, di antara daerah yang rawan terjadi konflik itu adalah Kabupaten Bandung, Majalengka, serta Tasikmalaya.

"Sebagai bentuk dari upaya mitigasi kita instruksikan Bawaslu kabupaten dan kota untuk melakukan upaya - upaya pencegahan, memasifkan upaya sosialisasi, koordinasi antar stakeholder utamanya peserta Pemilu, untuk mengimbau apa yang menjadi bagian indeks kerawanan misalkan seperti politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian, nah itu agar dihindari," ujar Zaky di Bandung, Senin (27/11/2023).

Zaky mengatakan selain itu penangkalan penyebaran informasi palsu (hoax) dan netralitas aparatur sipil negara (ASN), polisi dan tentara masuk dalam mitigasi yang tengah gencar dilakukan oleh Bawaslu Jabar.

Zaky menuturkan masa kampanye Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung selama 82 hari yang mulai bergulir pada 28 November 2023-10 Februari 2024. Cakupannya Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg).

"Bukan apa-apa, untuk mengimplementasikannya ini butuh kerja-kerja yang profesional, butuh kerja-kerja yang berintegritas dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum pada peserta Pemilu tahun 2024. Jadi, mari kita cegah potensi-potensi pelanggaran yang memang sudah diatur oleh undang-undang," kata Zaky.

Zaky mengaku tak mau terjadi banyak pelanggaran selama pesta demokrasi tersebut berlangsung.

Zaky berharap masyarakat bisa cerdas dengan bersikap rasional, sehingga pilihan politiknya tidak terpengaruh dengan berbagai isu tak bertanggung jawab.

"Kita sendiri mendorong masyarakat menjadi pemilih yang cerdas, rasional yang preferensi politiknya bukan karena money politik politik, isu SARA, atau karena hoaks," ucap Zaky. 

Mencuplik dari laman infopemilu.kpu.go.id, tahapan dan jadwal Pemilu 2024 sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022, berikut dibawah ini:

- 14 Juni 2022 - 14 Juni 2024, Perencanaan Program dan Anggaran.

- 14 Juni 2022 - 14 Desember 2023, Penyusunan Peraturan KPU.

- 14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023, Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih.

- 29 Juli 2022 - 13 Desember 2022, Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu.

- 14 Desember 2022 - 14 Februari 2022, Penetapan Peserta Pemilu.

- 14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023, Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.

- 6 Desember 2022 - 25 November 2023, Pencalonan DPD.

- 24 April 2023 - 25 November 2023, Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

- 19 Oktober 2023 - 25 November 2023 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

- 28 November 2023 - 10 Februari 2024 masa kampanye Pemilu.

- 11 Februari 2024 - 13 Februari 2024 masa tenang.

- 14 Februari 2024 - 15 Februari 2024 Pemungutan dan Penghitungan Suara.

- 15 Februari 2024 - 20 Maret 2024 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota.

- 1 Oktober 2024, Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD.

- 20 Oktober 2024, Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden.

Pemerintah Jawa Barat mengaku telah mengucurkan dana senilai Rp300 miliar kepada Bawaslu tingkat provinsi untuk operasional pengawasan proses pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, selain Bawaslu tingkat provinsi hal serupa telah dilakukan di 27 kabupaten dan kota.

"Bahwa Jawa Barat sudah siap. Anggaran pun semuanya sudah siap, seluruh kabupaten kota NPHD-nya (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sudah ditandatangani. Jadi ada provinsi dan daerah yang kita kawal dengan Pak Ketua Bawaslu agar kabupaten serta kota pun sama melakukan NPHD dengan sebuah komitmen yang jelas. Dan hari ini semuanya telah terealisasi," ujar Dedi, Bandung, Kamis (23/11/2023).

Dedi optimis tahapan Pemilu 2024 di Jawa Barat dapat terlaksana dengan baik. Dedi menambahkan kondisi demokrasi Jawa Barat menduduki peringkat kelima dari 38 provinsi di Indonesia.

Sementara untuk besaran nilai keamanan pelaksanaan Pemilu 2024 di Jawa Barat, Dedi mengatakan di angka 87,6 persen.

"Jadi artinya, demokrasi di Jawa Barat ini semakin baik, yang demo tetap ada tapi tidak terjadi kerusuhan, yang protes-protes sebuah demokrasi juga ada, tapi terfasilitasi dengan baik dan terjawab dengan baik sehingga dapat tersalurkan aspirasinya," kata Dedi.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengucurkan 40 persen dana untuk pelaksanaan Pemilu 2024.

Kucuran dana pelaksanaan Pemilu 2024 ini diteken oleh Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Bawaslu Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, pada Kamis, 09 November 2023.

Menurut Bey bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap dana hibah Pemilu 2024 yang disepakati.

"Jadi untuk KPU (Komisi Pemilihan Umum) Rp441 miliar, untuk Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Rp122 miliar untuk tahun ini. Untuk tahun depan, Rp662 miliar untuk KPU, dan Rp183 miliar untuk Bawaslu. Tentunya dengan sudah jelas anggaran ini, kita berharap semua tidak ada lagi keterlambatan dan hambatan dalam logistik yang utama. Jadi semua harus dapat bekerja keras untuk pemilu tepat waktu," ujar Bey, Bandung, Jumat, 10 November 2023.

Bey mengatakan sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, anggaran dana hibah yang disepakati dalam NPHD ini pun terbilang besar. Namun tantangannya adalah penyelenggaraan dan kompleksitas logistik pun lebih signifikan.

Bey ingin memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, pada Pilkada Serentak tahun 2024 telah memiliki dana hibah yang proporsional dan mencukupi untuk penyelenggaraan pilkada di daerah masing-masing.

"Transparansi dan akuntabilitas akan menjadi pijakan utama dalam pengelolaan komponen pendanaan bersama ini. Kita juga akan melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan berlaku," sebut Bey.

Penandatanganan NPHD ini merupakan komitmen Pemerintah Jawa Barat dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang adil, bermartabat dan berkualitas melalui pengelolaan pendanaan.

Pada penandatanganan NPHD ini disaksikan langsung oleh bupati dan wali kota dengan para ketua KPU dan ketua Bawaslu kabupaten dan kota seluruh Jawa Barat.

Dicuplik dari laman News Liputan6.com, Pemerintah Jawa Barat siap mendeklarasikan gerakan Jawa Barat Aman, Netral dan Tenang (Jabar Anteng) untuk memperkuat komitmen dalam bersama-sama mewujudkan Pemilu dan Pilkada 2024 yang damai.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jabar Iip Hidayat menuturkan kegiatan yang akan dilaksanakan di Gedung Merdeka Kota Bandung pada Sabtu (18/11/2023) itu, akan dihadiri oleh perangkat daerah di lingkungan Pemda Provinsi Jabar, forkopimda, TNI/Polri, KPU, Bawaslu, akademisi, organisasi masyarakat, komunitas, pemda kabupaten/kota di Jabar, hingga partai politik.

"Kita ingin memastikan bahwa ketika terjadi pemilu di Jawa Barat, kita harus damai. Maka namanya Jabar Anteng yang menggambarkan rakyat Jawa Barat itu menyatakan ingin Jawa Barat ini, meski pesta demokrasi, tapi tetap anteng," kata Iip di Gedung Sate Bandung, Jumat (17/11/2023).

Dari informasi yang didapatkan, terdapat tiga poin penting dalam deklarasi Jabar Anteng, yang pertama, pemerintah dan masyarakat Jabar mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur, dan adil (Jurdil).

Yang kedua, pemerintah dan masyarakat Jabar menghendaki Pemilu 2024 berlangsung dalam suasana aman, netral, tenang, dan tidak terpengaruh hoaks. Serta ketiga, menyerukan kepada segenap ASN, TNI, Polri di Jabar untuk bersikap netral dan tidak berpihak dalam Pemilu 2024.

Iip menegaskan bahwa netralitas ASN, TNI, dan Polri, adalah fondasi kuat bagi proses demokrasi yang sehat dan berkualitas.

"Ketiga pihak tersebut harus menghindari sikap dan tindakan yang dapat diartikan sebagai dukungan terhadap salah satu kepentingan politik. Karena netralitas itu kewajiban dari ASN, TNI, Polri," ucapnya yang dilansir dari Antara.

Pemerintah Jawa Barat (Jabar) resmi menerbitkan surat edaran (SE) tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), kampanye oleh pejabat negara atau pejabat lainnya serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara di pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Menurut Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, SE Nomor 94/KPG.03.04/BKD tersebut memuat sejumlah poin penting terkait panduan bagi ASN untuk menerapkan prinsip-prinsip netralitas dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Jadi ditekankan bahwa ASN harus punya netralitas, tidak boleh berpihak dan juga kalau ada pelanggaran kena sanksi. Dari mulai sanksi ringan, sedang dan berat sampai dengan dikeluarkan atau bisa dikeluarkan," ujar Bey usai rapat daring soal netralitas ASN, Bandung, Selasa, 14 November 2023.

Bey menjelaskan dalam SE tersebut terdapat panduan dasar hukum mengenai netralitas ASN meliputi netralitas pejabat negara atau pejabat lainnya, dasar hukum mengenai larangan penggunaan program dan fasilitas negara oleh pejabat negara atau pejabat lainnya serta imbauan bagi seluruh ASN di Jawa Barat.

Bey mengajak seluruh ASN di lingkup Pemerintah Jawa Barat agar memahami betapa pentingnya netralitas. ASN memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu.

"Saya berharap agar kita semua bisa mematuhi aturan-aturan ini dan menyikapi secara bijak setiap dinamika sosial yang berkembang di tahun-tahun politik ini. Hindari perbuatan yang berpotensi merusak integritas dan mencederai prinsip netralitas ASN baik di dunia nyata maupun maya," kata Bey.

Bey menganggap netralitas ASN tak hanya relevan dalam lingkup pekerjaan sehari-hari, melainkan juga dalam aktivitas di media sosial. Seiring perkembangan teknologi, ASN harus lebih berhati-hati dalam menggunakan platform digital.

"Kita tidak boleh menggunakan keberadaan kita di dunia maya untuk menyuarakan preferensi politik pribadi atau menjelekkan preferensi politik orang lain," tegas Bey.

Bey meminta kepada ASN dan juga 27 pejabat daerah di Jawa Barat, harus mampu memahami bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpendapat dan memilih.

Mereka dilarang oleh Bey, untuk memberikan tekanan atau memengaruhi pilihan politik orang lain.

"Sesuai arahan Presiden RI, seluruh Pj. Kepala Daerah tidak boleh berpihak dan harus netral, artinya Pj. juga ASN. Seluruh ASN harus menjunjung tinggi asas netralitas. Netralitas ASN adalah fondasi kuat bagi proses demokrasi yang sehat dan berkualitas," ucap Bey.

Bey menilai ASN memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu.

Bey menyebut, Pemilu 2024 merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk menentukan arah masa depan.

"Oleh karena itu keterlibatan ASN dalam pemilu haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip netralitas, keadilan, dan integritas. Sebagai abdi negara, kita harus memahami bahwa netralitas bukanlah sekadar sikap formal, melainkan juga merupakan komitmen yang tulus untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis," jelas Bey.