Liputan6.com, Jakarta - Di tengah tren kenaikan harga CPO, PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) turut buka suara terkait nasib bisnis olein di dalam negeri.
Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk, Santosa mengatakan perlu kehati-hatian dan penuh perhitungan dalam menjalankan bisnis tersebut.
Baca Juga
"Istilah yang tepat, mungkin lebih cocok kalau dibilang bisnis olein dari awal tahun sampai hari ini seperti berjalan di jembatan sirotol mustaqim, kalau enggak hati-hati bisa masuk neraka kita," kata Santosa dalam paparan publik PT Astra Agro Lestari Tbk, Rabu (13/3/2022).
Advertisement
Alasannya, pertama, jika perseroan tidak hati-hati dalam pengelolaan bisa tersandung tindak pidana korupsi (Tipikor). Misalnya, jika tidak hati-hati dalam distribusi juga bisa terkena Tipikor.
"Tapi kalau kita alokasikan semuanya ke dalam domestik, kita juga bisa kena isu perpajakan,” imbuhnya.
Pada saat bersamaan, perseroan juga mempunyai kontrak dalam jangka panjang. Jika tidak hati-hati juga bisa terkena defailt. Menurut Santosa, hal itu merupakan dampak dari isu minyak goreng yang saat ini sedang panas.
"Ini semua karena isu yang saat ini sedang hot masalah minyak goreng, terutama yang saat ini masih ada dalam minyak goreng curah,” kata dia.
Merinci, Santosa menuturkan, semula refinary yang dibangun sesudah 2014 dimaksudkan untuk merespons dorongan insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan hilirisasi. Hampir semua masuk dalam kawasan berikat dengan tujuan utamanya untuk ekspor.
Oleh karena itu, ada insentif perpajakan dan ada perbedaan pajak antara barang mentah atau CPO dengan produk refining.
"Hari ini, dengan pembatasan, (meski) sebenarnya tidak ada yang resmi pembatasannya, adalah karena kita tahu kepentingannya untuk mensuplai domestik. Maka ada potensi yang tadinya kita tujukan untuk ekspor, akan di-save ke dalam negeri atau domestik,” ujar Santosa.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Dibayangi Perubahan Kebijakan
Santosa menambahkan, hal itu sekaligus mengklarifikasi pengusaha refinary tidak semuanya hanya mencari laba. Namun, lebih pada batasan dan perizinan yang semula disiapkan untuk ekspor, kemudian ada perubahan kebijakan untuk suplai dalam negeri. Sehingga implementasinya tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat.
"Terutama juga dengan kontrak-kontrak yang sudah dimulai dengan buyer yang ada di luar negeri, karena itu bisa menimbulkan dampak default. Karena nature-nya adalah B2B dan ekspor selama 10 tahun terakhir yang sudah membangun refinary di 2014 ke atas terutama,”
“Kami tidak memiliki kemampuan sebenarnya untuk melakukan distribusi domestik ritel apalagi sampai ke pasar basah. Dan untuk melakukan itu tentu tidak mudah karena awalnya desain model bisnisnya adalah B2B, kalau sekarang harus B2C. Mencari distributor yang kredibel yang tidak nanti menyelewengkan, itu juga tidak mudah,” imbuh Santosa menegaskan.
Advertisement
Siap Alokasikan Produksi ke Dalam Negeri
Hal itu juga yang mendasari pemikiran Santosa mengenai rawannya tersandung Tipikor. Di satu sisi, jika tidak diklaim dengan dana subsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), perusahaan bisa tekor karena harga CPO hari ini sudah di atas Rp 15.000 atau Rp 16.000. Belum termasuk biaya pengolahan dan biaya distribusinya.
"Tapi kalau itu ternyata kita klaim kepada dana subsidi BPDPKS dan di lapangan terjadi penyelewengan oleh pengecer atau distributor, ya kita akan terlibat. Atau dianggap terlibat dalam konteks merugikan keuangan negara. Itu kenapa saya merasa bahwa bisnis olein ini seperti berjalan di jembatan sirotol mustaqim. Enggak hati-hati masuk neraka kita," beber Santosa.
Meski begitu, Santosa mengatakan Astra Agro Lestari siap alokasikan 100 persen produksi olein di dalam negeri. Catatannya, perseroan perlu campur tangan pemerintah untuk akomodasi regulasi dan perizinan agar tidak berbenturan dengan regulasi lainnya.
"Kami siap mengalokasikan 100 persen produksi olein untuk dalam negeri tetapi harus dibantu koordinasi dari instansi pemerintah agar tidak menabrak perizinan-perizinan yang tadinya sudah diberikan kepada industri,” pungkasnya.
![](https://cdn-production-assets-kly.akamaized.net/assets/images/articles/loadingbox-liputan6.gif)