Bank Nobu Rights Issue, Ini Pembeli Siaganya

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank NationalNobu Tbk (NOBU) akan menambah modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) II atau rights issue dan rencana inbreng.

Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Sabtu (17/12/2022), PT Bank NationalNobu Tbk menerbitkan sebanyak-banyaknya 681.819.174 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Jumlah saham yang diterbitkan itu setara 12,90 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah rights issue.

Perseroan berencana membeli gedung perkantoran dan memanfaatkan secara efisien untuk mendukung kegiatan usaha perseroan. Pemegang saham pengendali terakhir perseroan PT Putera Mulia Indonesia (PMI) akan melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya hingga maksimal Rp 35 miliar. Jumlah itu setara 59.121.621 saham. PMI pun tidak mengalihkan sisa HMETD yang dimiliki kepada pihak lain.

Adapun pemegang saham pengendali terakhir PMI adalah James Riady dengan kepemilikan 99,99 persen. Adapun yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam aksi korporasi ini yaitu PT Star Pacific Tbk (LPLI). Pembeli siaga pada rights issue ini akan melaksanakan kewajiban penyetorannya untuk mengambil bagian atas sebagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD.

PT Star Pacific Tbk akan melakukan penyetoran dalam bentuk selain uang atau inbreng pada saat pelaksanaan rights issue. Hal itu dengan aset LPLI yaitu berupa gedung Graha Lippo di Lippo Village, Kelapa Dua, Tangerang, Banten senilai Rp 368 miliar.

“Rencana pembelian aset LPLI akan dibayar dengan carat unai atau inbreng dengan menggunakan dana hasl PMHMETD II Perseroan atau rencana inbreng. Rencana inbreng merupakan transaksi afiliasi bagi perseroan, namun bukan transaksi benturan kepentingan dan tidak mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha perseroan,” tulis perseroan.

Sebagian dari ruangan di aset LPLI setelah terlaksananya inbreng akan disewakan oleh perseroan kepada LPLI atau rencana transaksi sewa. Untuk menggelar aksi korporasi rencana inbreng dan transaksi sewa apabila rencana rights issue perseroan mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 20 Desember 2022.

Perseroan akan menyampaikan pernyataan pendaftaran terkait rights issue kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada 20 Desember 2022 menyetujui rencana dari rights issue perseroan. Rights issue akan dilaksanakan setelah pernyataan pendaftaran perseroan telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun perseroan akan memakai dana rights issue untuk modal kerja perseroan berupa penyaluran kredit kepada nasabah maksimal Rp 35 miliar dan pembelian aset yang dimiliki berupa gedung Graha Lippo senilai Rp 368 miliar.

Perseroan pun akan memanfaatkan gedung tersebut secara bertahap untuk pengembangan bisnis dan pendukungnya serta unit non bisnis.

Adapun pemegang saham perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya atas saham baru dapat terdilusi maksimal 12 persen.

Selain itu, dalam keterbukaan informasi 9 Desember 2022, perseroan mengumumkan perubahan pemegang saham pengendali dan ultimate shareholder perseroan.

Pada 7 Desember 2022, perseroan menyatakan perubahan ultimate shareholder dari Dr Mochtar Riady menjadi James Riady yang merupakan putera Mochtar Riady. Perubahan tersebut dilakukan dengan pelaksanaan hibah seluruh saham PT Kharisma Buana Nusantara (KBN) milik Mochtar Riady kepada James Riady. Perseroan menyatakan, hal ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan usaha perseroan yang dilakukan sesuai ketentuan berlaku.

“Perubahan pemegang saham pengendali (PSP) dan ultimate shareholder ini dilakukan dalam rangka menjaga kesinambungan usaha perseroan,” tulis perseroan.

Pada hari yang sama selain pelaksanaan hibah, selain pelaksanaan hibah saham KBN dan pengalihan saham perseroan dari KBN kepada PT Putera Mulia Indonesia (PMI) dilakukan, kemudian KBN kompensasi harga pengalihan saham perseroan menjadi saham baru yang diterbitkan oleh PMI. “Pada akhirnya KBN akan menjadi pemilik mayoritas saham pada PMI dan PMI menjadi PSP pada perseroan,” tulis perseroan.

Dengan demikian, ultimate shareholder perseroan menjadi James Riady. Komposisi pemegang saham Bank Nobu antara lain:

-PT Putera Mulia Indonesia sebesar 23,88 persen

-PT Prima Cakrawala Sentosa sebesar 18,88 persen

-PT Matahari Department Store Tbk sebesar 15,82 persen

-OCBC Securities Pte Ltd Client A/C sebesar 11,22 persen

-Nomura Securities Co Ltd A/C Client sebesar 9,31 persen

-PT Lippo General Insurance Tbk sebesar 7,33 persen

-Masyarakat sebesar 13,57 persen

Sebelumnya, PT Bank NationalNobu Tbk akan gelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) II atau rights issue.

Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Minggu (13/11/2022), PT Bank NationalNobu Tbk akan menerbitkan saham 681.819.174 dengan nilai nominal Rp 100 per saham dalam rangka rights issue. Jumlah saham yang diterbitkan itu setara 12,90 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah rights issue.

PT Putera Mulia Indonesia, pemegang saham perseroan sebesar 2,15 persen akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperoleh dengan penyetoran dalam bentuk uang tunai.

Jika terdapat sisa saham baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lain akan dialokasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang memesan saham tambahan.

Apabila terdapat sisa saham, pembeli siaga pada rights issue ini yang akan melaksanakan kewajiban penyetorannya untuk mengambil bagian atas sebagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD yaitu:

1.PT Star Pacific Tbk (LPLI) yang akan melakukan penyetoran dalam bentuk selain uang (inbreng) pada saat pelaksanaan rights issue dengan aset berupa Gedung Graha Lippo di Lippo Village, Tangerang Banten dengan nilai Rp 368 miliar.

2.PT Putera Mulia Indonesia akan bertindak sebagai pembeli siaga dengan penyetoran dalam bentuk uang yang total nilainya bersama dengan pelaksanaan HMETD miliknya hingga sejumlah saham setara dengan maksimal Rp 35 miliar.