Wamenkes Pastikan Layanan Kesehatan Termasuk untuk Pasien Ginjal Tidak Terganggu Meski Ada Efisiensi Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono memastikan bahwa efisiensi anggaran kesehatan tidak akan mengganggu kualitas layanan termasuk bagi pasien penyakit ginjal.

“Kualitas pelayanan kesehatan tidak akan terganggu dan tindakan-tindakan life saving akan tetap terlaksana sebagaimana mestinya. Dan itu adalah amanah yang diberikan kepada Kementerian Kesehatan sebagai lokomotif dari seluruh peran aktivitas kesehatan yang ada di negara kita ini,” katanya dalam Diskusi Publik World Kidney Day 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalusia. Menurutnya, efisiensi memengaruhi anggaran dinas luar kota dan kegiatan rapat, bukan layanan kesehatan.

“Yang dipotong itu untuk dinas luar kota dan biaya rapat, kami sudah tidak meeting di restoran dan hotel seperti ini,” ujar Rizka dalam kesempatan yang sama.

Pernyataan Dante dan Rizka mengemuka dalam diskusi bertajuk Efisiensi Anggaran Kesehatan: Transplantasi Ginjal, Sebuah Harapan atau Sekadar Angan? yang digelar oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).

Melihat tajuk itu, Dante memastikan bahwa transplantasi ginjal bukan sekadar angan.

“Saya ingin menjawab judul yang ada pada topik diskusi kita hari ini. ‘Efisiensi Anggaran Kesehatan: Transplantasi Ginjal, Sebuah Harapan atau Sekadar Angan?’ saya akan jawab ini adalah harapan dan akan kita wujudkan bersama,” kata Dante.

Pernyataan Dante bertujuan menjawab kekhawatiran yang dirasakan KPCDI. Ketua Umum KPCDI Tony Richard Samosir telah menyoroti kebijakan efisiensi anggaran.

Efisiensi dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dikhawatirkan berdampak pada sektor kesehatan. Menurutnya, sektor kesehatan sering kali menghadapi tantangan besar, terutama dalam pembiayaan prosedur medis yang kompleks seperti transplantasi ginjal.

“Kesehatan merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu negara. Ketersediaan layanan kesehatan yang optimal tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu tetapi juga produktivitas nasional,” kata Tony dalam acara yang sama.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenkes, telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/A/548/2025 yang menetapkan strategi pengendalian belanja, dengan pemotongan anggaran kesehatan sebesar Rp19,6 triliun. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap pasien gagal ginjal kronik khususnya pasien pasca transplantasi ginjal.

Bagi pasien gagal ginjal, transplantasi ginjal merupakan salah satu prosedur penyelamatan jiwa, sehingga hal ini merupakan harapan hidup bagi mereka.

Dalam mewujudkan harapan tersebut, pemerintah Indonesia menjamin prosedur pencegahan, pemeriksaan, hingga pengobatan bagi 1,5 juta pasien gagal ginjal melalui program Jaminan Kesehatan Nasional.

Terbukti dari Rp2,9 triliun yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes di tahun 2024 untuk pembiayaan penyakit gagal ginjal kronik, salah satunya adalah prosedur transplantasi ginjal.

Meski begitu, tantangan sebenarnya adalah bagaimana mempertahankan kesehatan ginjal baru pasca operasi dilakukan.

Hal ini tidak terlepas dari ketersediaan obat imunosupresan (takrolimus) yang stabil dan berkelanjutan. Takrolimus mempunyai indikasi untuk pencegahan rejeksi/penolakan organ setelah transplantasi hati atau ginjal.

Selain itu, indikasi takrolimus juga untuk pengobatan rejeksi/penolakan organ hati atau ginjal pada pasien yang sudah mendapatkan obat-obat imunosupresan lainnya. Sayangnya, beberapa bulan belakangan, perubahan merek takrolimus yang sering terjadi di RS menyebabkan variabilitas kadar obat darah pasien meningkatkan risiko penolakan akut serta memperburuk fungsi ginjal yang ditransplantasikan.

“Keadaan ini memicu pertanyaan, apakah hal ini terjadi akibat dari efisiensi anggaran yang sedang digaungkan oleh pemerintahan saat ini?” kata Tony.

Maka dari itu, KPCDI memandang perlu adanya peninjauan kebijakan efisiensi anggaran pada sektor kesehatan dengan lebih cermat.