PLN Batam Melantai di Bursa Saham Akhir 2014

Setelah melakukan persiapan matang dan beberapa kali penundaan, PT PLN Batam dijadwalkan melakukan pelaksanaan penawaran saham perdana (IPO) pada kuartal IV 2014. Rencana ini mundur dari rencana semula kuartal I karena pertimbangan kondisi perekonomian nasional yang belum stabil tahun ini.

"Penjadwalan ulang pelaksanaan IPO tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan kualitas kinerja perusahaan sebelum terdaftar di bursa," kata Direktur Operasi PLN Batam, M Tagor Sidjabat di Batam, Sabtu (28/12/2013).

Menurut dia, sejauh ini perusahaan sudah melakukan sejumlah persiapan agar dapat terdaftar di bursa. Antara lain dengan menunjuk pelaksana penjamin emisi PT Bahana Sekuritas. Selain itu, perusahaan masih menghitung besaran harga dan jumlah saham yang akan dilepas di bursa.

PLN Batam berencana menggunakan dana hasil IPO itu untuk pengembangan usaha, termasuk membangun sejumlah pembangkit listrik sendiri. Diantaranya adalah PLTG Tanjung Uncang total 190 megawatt (MW) yang ditargetkan beroperasi akhir 2014 dan PLTU Batam 2X100 MW pada 2015/2016.
        
Tagor menyebutkan, perusahaan mempertimbangkan dua alternatif yakni di Bursa Efek Indonesia atau bursa Singapura sebagai tempat penjualan saham. Bursa negara jiran tersebut menjadi salah satu pilihan karena pertimbangan investor Singapura yang sudah mengenal baik wilayah Batam. "Namun prioritas tentunya tetap pasar modal nasional," katanya.

Pelaksanaan IPO PLN Batam mengalami revisi beberapa kali. Awalnya, PLN Batam akan melantai di bursa pada 2012, lalu mundur menjadi semester II 2013 kemudian ditunda pada kuartal I 2014 dan terakhir dijadwalkan kuartal IV tahun depan. Saham PT PLN Batam saat ini 99,99% dikuasai oleh PLN, sedangkan sisanya milik Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan (YPK) PLN.

Menteri BUMN Dahlan Iskan sebelumnya berharap pelaksanaan IPO PLN Batam bisa dilakukan secepatnya. Dahlan menilai kebijakan IPO bisa menjadi pola utama dalam memajukan PLN Batam, ketimbang melepas kepemilikan saham kepada perusahaan lain sehingga tata kelola perusahaan (GCG) bisa lebih terjamin. (Ndw)