Cover 84,4 Persen Penduduk, Kepesertaan BPJS Kesehatan Surabaya di Atas Rata-Rata Nasional 

I Made Puja Yasa mengungkapkan, jumlah pendudukan yang sudah mempunyai BPJS Kesehatan sebanyak 222 juta jiwa atau sekitar 82 persen dari total penduduk di Indonesia.

oleh Dian Kurniawan diperbarui 18 Mar 2021, 09:15 WIB
Diterbitkan 18 Mar 2021, 09:15 WIB
Iuran BPJS Kesehatan Naik
Suasana pelayanan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (28/8/2019). Menkeu Sri Mulyani mengusulkan iuran peserta kelas I BPJS Kesehatan naik 2 kali lipat yang semula Rp 80.000 jadi Rp 160.000 per bulan untuk JKN kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp110.000 per bulan. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Surabaya - Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur I Made Puja Yasa mengungkapkan, jumlah pendudukan yang sudah mempunyai BPJS Kesehatan sebanyak 222 juta jiwa atau sekitar 82 persen dari total penduduk di Indonesia.

Sementara di Jatim, lanjut I Made Puja Yasa, jumlah penduduk yang sudah tercover BPJS Kesehatan sebanyak 30,9 juta jiwa ini dari 41 juta jiwa. Artinya, masih 75 persen dari total penduduk di Jatim.

"Sedangkan posisi Surabaya sendiri, saat ini penduduk yang sudah yang tercover dari 2,9 juta itu ada 2,5 juta. Jadi lebih kurang 84,4 persen. Jadi saat ini saja Kota Surabaya sudah di atas rata-rata nasional," ujarnya, Rabu (17/3/2021.

Angka tersebut diapresiasi oleh I Made Puja. Pasalnya, dengan penduduk terbanyak di Jatim, namun jumlah peserta jaminan kesehatan juga paling tinggi. Menurut dia, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan komitmen dan kerja keras yang tinggi.

"Jadi ini prestasi yang cukup luar biasa. Terlebih Bapak Wali Kota juga menyampaikan bahwa warga (Surabaya) yang menunggak pembayaran (BPJS), itu juga langsung dimasukkan menjadi peserta yang dibiayai pemerintah daerah. Artinya ini merupakan komitmen yang luar biasa," ucapnya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Komitmen Pemkot Surabaya

I Made Puja juga menilai rencana Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengawal pendataan kepesertaan jaminan kesehatan itu sudah sangat bagus. Apalagi, jaminan kesehatan nasional adalah program yang wajib diikuti sebagai upaya proteksi kesehatan finansial.

"Ini menunjukkan bahwa komitmen yang luar biasa terkait kehadiran pemerintah di dalam memastikan jaminan kesehatan di wilayah Kota Surabaya," ujarnya.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya