Ratusan Sopir Truk Kembali Geruduk Kantor Dishub Jatim Tolak Kebijakan ODOL

Liputan6.com, Jakarta Ratusan sopir truk membawa empat tuntutan dalam demontrasi menolak kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL) di depan Kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, Frontage Jalan Ahmad Yani, Surabaya.

Koordinator Gerakan Sopir Truk Jawa Timur Supriyono mengaku, aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang membuat kebijakan tidak berpihak kepada sopir truk.

"Kami melakukan aksi karena belum ada kepastian terkait revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tantang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena, UU itu hanya menekankan driver sebagai tersangka tidak pernah ke pemilik unit dan tidak pernah ke pemilik barang," ujar Supri, Jumat (11/3/2022).

Kedua, terkait adanya mafia ODOL di tingkat dinas harus ditindak sebagai pemberantasan mafia. Ketiga, para demonstran menuntut adanya standar upah ongkosan. Sehingga, pengusaha tidak semena-mena dalam memberi ongkos kepada para sopir.

Keempat, menuntut adanya jaminan apabila muatan dipotong para sopir dapat jaminan agar ongkos tidak dipotong. Sehingga, tetap bisa menghidupi keluarganya.

"Kita juga meminta kepastian subsidi ketika ada normalisasi oleh pihak berwenang terkait pemotongan besar dan pemotongan pendek (muatan). Agar kami dapat menerima subsidi untuk melakukan pemotongan," ucapnya.

Supri mengaku, hingga saat ini dari hasil pertemuan sebelumnya belum ada kepastian yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga, dalam aksi kedua ini mereka berharap dapat berdiskusi ulang agar dapat memenuhi tuntutan melakukan revisi UU tersebut.

"Selama ini tidak melakukan diskusi dengan pengusaha. Pasalnya, pengusaha juga pelaku dari UU yang dibuat oleh pemerintah," ujar Supri.

Supri mengungkapkan, terkait dengan upah apabila terjadi pemotongan muatan, saat ini belum ada kebijakan baru yang sesuai harapan. Yakni muatan dikurangi namun upah sopir tetap.

"Hari ini belum ada, itu yang kami coba bicara karena selama ini tidak ada kebijakan yang berpihak pada kita terkait UU Lalu Lintas. Jadi revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 hukumnya wajib. Sebelum itu dilakukan izinkan kami pelaku logistik melakukan tugas kami tanpa dikejar polisi," ucapnya.

Para sopir pun mengancam, apabila tidak ada hasil yang sesuai harapan para sopir maka akan dilakukan aksi demo yang sama dengan jumlah yang lebih besar.