Seluruh Pelayanan Publik di Surabaya Terkoneksi ke Ruang Wali Kota

Liputan6.com, Surabaya - Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Jawa Timur melakukan trobosan pelayanan publik bagi masyarakat. Saat ini semua kantor perangkat daerah (PD) pemerintah kota terkoneksi ke ruang kerja wali kota.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, Muhammad Fikser mengatakan tujuannya adalah untuk memastikan pelayanan warga yang ada di setiap wilayah kelurahan dan kecamatan berjalan dengan baik.

"Nantinya akan ada tiga ruang pelayanan yang dipasang CCTV di antaranya adalah ruang pelayanan, ruang adminduk dan ruang curhat warga," kata dia di Surabaya, dilansir dari Antara, Minggu (30/10/2022).

Menurut dia, nantinya akan disesuaikan dengan masing-masing ruangan yang ada di setiap kantor PD baik itu dinas, badan, kecamatan dan kelurahan. "Sesuai arahan Pak Wali, nanti akan termonitor langsung di ruang kerjanya," ujar dia.

Fikser menjelaskan, jaringan fiber optik (FO) dari kecamatan dan kelurahan sudah ada yang terkoneksi ke ruang kerja wali kota. Bahkan, pada saat ini suasana pelayanan publik di kantor kecamatan dan kelurahan itu sudah bisa ditampilkan di layar monitor ruang kerja wali kota.

"Total ada 86 jaringan CCTV sudah bisa ditampilkan. Harapan Pak Wali ingin, pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan itu berjalan dengan baik serta terpantau di ruang kerja beliau," kata dia.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, saat ini setiap ruang pelayanan publik harus ada CCTV-nya.

"Saya minta agar muncul di monitor ruang kerja saya," kata Eri.

Wali Kota Eri juga ingin setiap ruang yang digunakan untuk acara "Sambat nang Cak Eri" juga terpantau CCTV. Selain itu, dia juga akan memantau acara "Sambat nang Cak Eri" terkoneksi melalui siaran langsung zoom.

"Jadi saya bisa tahu sekaligus rekamannya dan mendengar jawaban camat dan lurah," ujar Eri.

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri ini ingin kebijakan ini tersistem dan berkelanjutan, agar warga mendapat kepastian ketika mengurus administrasi kependudukan (adminduk) atau memberikan solusi lain ketika ada suatu masalah warga di wilayahnya.

"Ketika sistem ini berjalan, maka siapapun nanti wali kotanya akan terus berkelanjutan. Jangan sampai nanti, saya sudah tidak menjadi wali kota, pelayanannya kembali lagi, kan kasihan warga ini," kata dia.

Cak Eri menegaskan, sebagai pejabat kepala dinas, camat maupun lurah itu harus bisa mengatasi masalah dan memberi solusi untuk warga. Menurut dia, pemegang jabatan tersebut adalah orang-orang yang terpilih untuk menyelesaikan masalah dan melayani umat.