Guru di Surabaya Wajibkan Murid Beli Seragam di Koperasi Sekolah Bisa Dimutasi

Eri menyebut tak segan memberikan sanksi tegas bagi oknum di sekolah yang kedapatan melakukan pemaksaan pembeli seragam sekolah, terlebih jika bandrol yang ditentukan melebihi harga pasaran.

oleh Liputan6.com diperbarui 23 Jul 2023, 16:00 WIB
Diterbitkan 23 Jul 2023, 16:00 WIB
Eri Cahyadi saat lesehan acara Forum Sambat Warga di Surabaya. (Dian Kurniawan/Liputan6.com).
Eri Cahyadi saat lesehan acara Forum Sambat Warga di Surabaya. (Dian Kurniawan/Liputan6.com).

Liputan6.com, Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya larang pihak sekolah SD dan SMP Negeri di wilayah setempat agar tak melakukan pemaksaan pembelian seragam yang dijual melalui koperasi bagi setiap orang tua siswa.

"Jangan ada sekolah di bawah naungan pemerintah kota menjual seragam dalam bentuk paket yang memberatkan memberatkan," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi seusai acara masa orientasi orang tua pelajar SD dan SMP di Surabaya, dilansir dari Antara, Sabtu (22/7/2023).

Eri menyebut tak segan memberikan sanksi tegas bagi oknum di sekolah yang kedapatan melakukan pemaksaan pembeli seragam sekolah, terlebih jika bandrol yang ditentukan melebihi harga pasaran.

"Kalau ada laporan dan terbukti akan saya sanksi, saya sudah sampaikan itu," ujarnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Surabaya menjamin pelajar yang masuk kategori tidak mampu akan mendapatkan bantuan seragam gratis.

"Pra miskin dan miskin digratiskan oleh pemkot," ucapnya.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh menyatakan penjualan seragam bersifat tidak mengikat, artinya tak ada kewajiban bagi orang tua siswa harus membeli kebutuhan pendidikan pelajar melalui koperasi sekolah.

"Membeli seragam di sekolah tidak wajib, supaya orang tua siswa punya kebebasan," kata Yusuf.

Yusuf menyebut larangan itu juga dibarengi sanksi bagi setiap yang secara sengaja membuat aturan mewajibkan pembelian seragam di koperasi sekolah.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Sanksi Mutasi

Oleh karenanya untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya bakal rutin melakukan pengawasan dan langkah evaluasi di setiap sekolah SD dan SMP Negeri di Kota Surabaya.

"Sanksi paling berat itu mutasi, sebab ada pelanggaran ada tingkatannya dan itu terus diawasi dan evaluasi juga," ucapnya.

Kendati demikian, Yusuf tak melarang ketika ada orang tua siswa yang ingin membeli seragam di koperasi sekolah.

"Intinya sekolah jangan memberatkan," ujar dia.

Infografis Demokrasi Indonesia Tidak Membaik
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 lebih buruk daripada 2015 (liputan6/abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya