Proyek MRT Timur-Barat Pakai Utang Rp 14,5 Triliun, Bakal Ditanggung APBN?

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat mengungkap pembagian porsi pembayaran utang Rp 14,5 triliun dari Jepang untuk proyek MRT Timur-Barat Fase I Tahap I. Nantinya, akan ada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipakai.

Tuhiyat menyampaikan, pemerintah pusat akan menanggung sekitar 49 persen dari total pinjaman itu. Sementara itu, 51 persen sisanya dibebankan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Dari total ini (pinjaman Rp 14,5 triliun) itu nanti pinjamannya ditanggung pemerintah provinsi DKI (Jakarta) 51 persen, tapi 49 persennya ditanggung pemerintah pusat lewat APBN, kalau Pemprov DKI APBD," ungkap Tuhiyat di kantornya, Kamis (16/5/2024).

Jepang telah sepakat mengucurkan pinjaman sebesar 140,699 miliar yen. Angka ini setara dengan Rp 14,5 triliun (asumsi kurs Rp 130). Dana itu akan digunakan untuk membangun proyek MRT koridor Timur-Barat Fase I Tahap I sepanjang 24,5 kilometer dari Tomang-Medansatria.

Terkait skema pembayarannya, Tuhiyat bilang kalau nantinya pemerintah pusat akan memberikan hibah ke Pemprov DKI Jakarta untuk membayar porsi 49 persen utang tadi. Dengan penghitungan sederhana, jumlah yang akan ditanggung sekitar Rp 7,1 triliun.

"Pengembaliannya uangnya nanti itu yang 49 persen dari (pemerintah) pusat dihibahkan ke Pemprov DKI. Jadi DKI full, dapat dari pusat dan dia sendiri hanya nanggung 51 persen," bebernya.

Dia menargetkan proses konstruksi akan dilakukan pada Agustus 2024. Targetnya, pengerjaan proyek itu bisa selesai dalam 6 tahun atau beroperasi pada 2031.

Sebelumnya diberitakan,  Pemerintah Jepang resmi memberikan pinjaman sebesar 140,699 miliar yen atau setara Rp 14,5 triliun untuk proyek MRT Jakarta koridor Timur-Barat Fase I Tahap I dari Tomang-Mendansatria, Bekasi. Bunga pinjaman ditetapkan sebesar 0,3 persen per tahun.

Proyek MRT yang akan didanai tersebut meliputi jalur sepanjang 24,5 kilometer (km) dari Tomang, Jakarta Barat hingga Medansatria, Bekasi. Pinjaman dalam mata uang Japan Yen (JPY) itu akan diberikan ke pemerintah Indonesia dan diteruskan ke pelaksana proyek.

Dia menyebut, proyek ini bertujuan mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan investasi dan lingkungan. Kemudian, mengurangi dampak lingkungan dan berkontribusi terhadap perubahan iklim dan kerusakan akibatnya.

"Melalui pembangunan kereta api berkecepatan tinggi di wilayah metropolitan Jakarta dengan memberikan pinjaman sebesar hingga 140,699 miliar yen," tutur Konselor Bagian Ekonomi Kedutaan Besar Jepang, Yahata Hironori di Kantor Kedubes Jepang, Jakarta, Senin (13/5/2024).

Dia merinci, bunga pinjaman ditetapkan dengan suku bunga tetap 0,3 persen per tahun dan termasuk 0,2 persen per tahun untuk jasa konsultan. Kemudian, masa pengembalian dana tersebut ditentukan selama 40 tahun, termasuk masa tenggang 10 tahun.

"Masa pengembalian dana adalah 40 tahun termasuk masa tenggang 10 tahun," ungkap Yahata Hironori.

Dia menegaskan, pinjaman ini akan mengacu pada persyaratan khusus dan kemitraan ekonomi (special terms or economic partnership/STEP) Jepang. Ketentuan ini digunakan sekaligus untuk mempromosikan bantuan tatap muka Jepang melalui transfer teknologi ke negara-negara berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan Jepang.

"Secara khusus, teknologi Jepang akan digunakan untuk konstruksi terowongan bawah tanah, kereta, dan sistem persinyalan," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat mengaku diajak untuk membangun MRT di Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, dia mengaku masih ingin fokus mengembangkan transportasi berbasis rel itu di DKI Jakarta.

Diketahui, IKN sendiri akan membangun banyak jenis transportasi rendah emisi. MRT menjadi salah satu pilihan yang akan dihadirkan di ibu kota negara baru tersebut.

Tuhiyat mengaku masih ingin fokus memperkuat MRT Jakarta. Dia sendiri punya tugas untuk mengembangkan berbagai koridor yang baru akan dibangun maupun perlu diselesaikan.

"MRT Jakarta kan fokus di Jakarta, walaupun baru tadi pagi dihubungin. Saya bilang saya fokus Jakarta aja, lagi kewalahan ini," ujar Tuhiyat di kantornya, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Dia mengatakan, ada tugas yang harus diselesaikannya. Mulai dari penyelesaian proyek MRT Jakarta koridor Utara-Selatan di beberapa fase.

Kemudian, secara paralel mulai membangun MRT Jakarta koridor Timur-Barat yang akan melayani dari Balaraja hingga Cikarang. Pada tahap awal, Fase I Tahap I dari Tomang-Medansatria akan dibangun pada Agustus 2024 ini dan ditarget rampung 2031 mendatang.

"Saat ini kami benar-benar fokus bagaimana bisa groundbreaking Agustus tahun ini untuk merealisasikan East-West, itu dulu," ucapnya.

Dia menjelaskan, PT MRT Jakarta merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski begitu ada rencana untuk pengembangan lebih luas lagi.

"Jadi itu kita lihat perkembangannya next karena bagaimana pun MRT Jakarta miliknya Pemprov DKI Jakarta sehingga kita ikut perintah dari Pemprov DKI Jakarta once kita mau expand," pungkasnya.