Liputan6.com, Jakarta - Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) menuntut raksasa teknologi Google. Alasannya, perusahaan yang saat ini dipimpin oleh Sundar Pichai tersebut menolak untuk menyediakan data dan dokumen kompensasi karyawan sebagai bagian dari evaluasi kepatuhan rutin.
Pada bulan September 2015, Google diminta menyediakan dokumen pendukung atas evaluasi kepatuhan. Demikian kata lembaga tersebut, sebagaimana dikutip dari Bloomberg, Kamis (5/1/2016), dalam sebuah pernyataan.
Advertisement
Baca Juga
Masih menurut pernyataan tersebut, Google seharusnya membiarkan pemerintah memeriksa catatan untuk alasan audit karena lembaga itu merupakan kontraktor federal.
"Meskipun banyak kesempatan untuk menyediakan informasi ini secara sukarela, Google telah menolak untuk melakukannya. Kami mengajukan gugatan ini, sehingga kami dapat memperoleh informasi yang kami butuhkan untuk menyelesaikan evaluasi kami," kata OFCCP Acting Director Thomas M. Dowd dalam pernyataan tersebut.
Sebaliknya, Google justru mengaku selama setahun terakhir telah menyediakan ratusan ribu informasi untuk lembaga tersebut. Namun sejumlah permintaan dinilai "terlalu luas" atau menjurus pada pencarian data tentang karyawan yang bersifat rahasia.
"Kami sangat berkomitmen untuk kewajiban tindakan afirmatif kami. Untuk meningkatkan keragaman tenaga kerja kami, kami telah sangat lantang bersuara tentang pentingnya masalah ini," kata Google dalam sebuah pernyataan.
(Why/Isk)