Soal Akuisisi BTN oleh Mandiri, Kadin Terbelah?

Kadin memandang kinerja BTN masih terhitung baik khususnya dalam penyediaan kredit perumahaan pada masyarakat kelas menengah ke bawah.

oleh Siska Amelie F Deil diperbarui 23 Apr 2014, 16:47 WIB
Diterbitkan 23 Apr 2014, 16:47 WIB
Bank Mandiri-BTN
(Foto: Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Pandangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia soal rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk tampaknya terbelah. Di antara kepengurusan memiliki pandangan berbeda soal rencana akuisisi ini.

Buktinya, Ketua Kadin Bidang Perbankan Rosan P Roslani mengaku mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat Bank Tabungan Negara (BTN) guna mengatasi backlog perumahan yang angkanya terus meningkat.

Alasannya, sebagai bank yang fokus di sektor perumahan BTN memiliki posisi yang strategis untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Namun hal berbeda diungkapkan Wakil Ketua Komite Tetap Modal Ventura dan Pembiayaan Alternatif Kadin, Irwi Indiastuti Tjahyani  yang mengaku pihaknya lebih setuju jika Bank BTN tetap berdiri sendiri dan tidak menjadi anak perusahaan Bank Mandiri seperti yang kini tengah santer diperdebatkan banyak pihak.

Sejauh ini, Kadin memandang kinerja BTN masih terhitung baik khususnya dalam penyediaan kredit perumahaan pada masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Demi memiliki manajemen risiko yang lebih spesifik (sebagai lembaga khusus pembiayaan perumahan), BTN tak perlu menjadi anak perusahaan lain. Sebaiknya BTN tetap hidup sendiri dan didukung pemerintah," ujar dia saat ditemui di Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Memandang aksi akuisisi dari aspek finansial dan perbankan, Irwi menilai BTN masih sangat memenuhi prospek sebagai lembaga pembiayaan khusus perumahan. Dengan begitu, rencana akuisisi tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan.

"Sejauh ini, BTN sudah fokus menyediakan kredit kepemilikan rumah bagi masyarakat kelas kecil dan menengah hingga 13,6 juta unit yang sudah dibangunkan. Sudah benar, lembaga pembiayaan khusus perumahan seperti BTN yang seharusnya memberikan," tutur Irwi.

Sementara itu, pemerintah juga perlu memikirkan kedatangan berbagai investor asing di dunia perbankan domestik menjelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 mendatang. Jika aksi akuisisi benar terjadi, keputusan itu nantinya justru melemahkan fungsi BTN sebagai penyedia kredit perumahan.

"Bank-bank dari luar negeri yang berekspansi yang nantinya malah berpotensi memanfaatkan kekosongan di sektor tersebut," ujarnya.

Sejauh ini, di bidang pengembangan karir di bidang properti, BTN mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak mulai dari analis properti hingga broker.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemerdayaan Daerah, Natsir Mansyur mengungkapkan, aksi akuisisi ini sangat riskan bagi BTN yang telah puluhan tahun berfungsi sebagai penyedia pembiayaan perumahan bagi masyarakat kecil dan menengah. Terlebih lagi dia menjelaskan, sejauh ini sebagian besar pengusaha daerah bergerak di industri konstruksi dan perumahan.

"Kalau di Jakarta yang rumahnya sudah bagus-bagus, bolehlah diurus bank korporat. Tapi kalau yang di daerah kan tidak bisa begitu. Sekitar 70% pengusaha daerah itu fokus di bidang perumahan dan konstruksi sebagai penggerak ekonomi daerah. Jadi (akuisisi BTN) sangat riskan," tuturnya.

Penolakan akuisisi BTN oleh Bank Mandiri dan manapun juga didukung sejumlah pengusaha yang bergerak di bidang pengembangan properti dan konstruksi.

 

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya