Rupiah Ambruk, Pengusaha Transportasi Makin Susah Untung

Pelemahan rupiah ini juga ternyata berdampak negatif pada pengusaha transportasi yang semakin sulit mendulang untung dari bisnisnya.

oleh Siska Amelie F Deil diperbarui 19 Mar 2015, 14:57 WIB
Diterbitkan 19 Mar 2015, 14:57 WIB
Ribuan Angkot Ini Akan Dipensiunkan Ahok
Ahok menegaskan, penghapusan angkot tidak bisa dilakukan sekaligus karena DKI sendiri masih kekurang armada transportasi, Jakarta (28/8/2014) (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Sejak awal 2015, nilai tukar rupiah tercatat melemah hingga 5,86 persen dan terjun ke level terendah dalam 17 tahun terakhir di kisaran 13.200 per dolar AS. 

Pelemahan rupiah ini juga ternyata berdampak negatif pada pengusaha transportasi yang semakin sulit mendulang untung dari bisnisnya. Itu lantaran 60 persen suku cadang Indonesia masih harus dibeli dari negara lain.

"Sekarang seperti ban bus besar, itu tak ada dari dalam negeri, harus impor. Jadi kalau rupiah fluktuatif, harga sparepart (suku cadang) juga ikut naik. Pengusaha transportasi itu sudah susah untung, apalagi kalau rupiah melemah terus begini," terang Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda), Eka Sari Lorena di Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Dengan pelemahan rupiah yang berada di atas level 13.000 per dolar AS, Eka menjelaskan, harga suku cadang telah naik hingga 10-20 persen. Saat ini, suku cadang merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap tarif alat transportasi.

"Suku cadang itu memakan 40-50 persen biaya operasional. Sedangkan BBM menelan 30-40 persen dari biaya operasional. Jadi ga bisa masyarakat bilang, BBM turun berarti tarif transportasi turun, bagaimana kalau sparepart-nya naik bagaimana?," tutur Eka.

Karenanya, Eka berharap pemerintah dapat memberikan insentif untuk pajak suku cadang alat transportasi di Indonesia. Saat ini, pajak 40 persen maksimal dikenakan untuk pengadaan suku cadang.

Sementara beberapa suku cadang dari Jepang, nilai pajaknya dapat mencapai lebih dari 40 persen. "Itulah kenapa kita minta pada pemerintah, boleh tidak diberikan insentif suku cadang dalam bentuk bebas pajak," pungkasnya. (Sis/Nrm)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya