`Berantas Mafia Beras, Jangan Omong Doang`

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) kecewa dengan lambannya kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk memberantas praktik mafia beras atau mafia pangan di Indonesia. Hal ini menyusul kabar seorang mantan Menteri Pertanian (Mentan) yang dituding sebagai mafia beras.

Sekretaris Jenderal APPSI, Ngadiran mengaku kesal dengan mantan pejabat tinggi negara yang kurang memperhatikan kepentingan rakyat. Selepas pensiun, justru memanfaatkan kelemahan petani, Bulog dan pemerintah untuk menguasai jalur distribusi beras.

"Mantan pejabat tinggi negara harusnya berpikir untuk rakyat, bukan malah mengumpulkan kekayaan dari jalan kotor. Kalau mati tidak dibawa harta," ucap dia dengan nada jengkel saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Minggu (17/5/2015).

Kekecewaan Ngadiran semakin membuncah ketika Presiden Jokowi dan kabinetnya bergerak lambat untuk memberantas praktik mafia beras dan mafia pangan yang selalu menghantui para petani dan rakyat jelata.

"Kalau pemerintah mau memberantas mafia beras ya dilaksanakan, jangan cuma omong doang. Pergerakannya saja belum terlihat karena sekarang bukan waktunya lagi pencitraan," tegas dia.

Saat ditanyakan mengenai cara memberantas mafia pangan, dan memutus rantai praktik kotor ini, Ngadiran menolak menjawab. "Saya bukan pemerintah, apalagi Menteri lebih pintar dari saya. Tanya saja versi pemerintah," cetus dia.

Sebelumnya, Politisi Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo menyatakan mantan Menteri AP yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama di sebuah perusahaan memborong beras dengan target sampai 2 juta ton. "Beras itu ditimbun dan untuk mengendalikan pasar," ucap Firman. (Fik/Ahm/igw)