Liputan6.com, Jakarta - PT Freeport Indonesia telah menawarkan sahamnya ke pemerintah Indonesia pada 14 Oktober 2015. Langkah menawarkan saham tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Usaha Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Staf Khusus Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Said Didu mengatakan, penawaran saham tersebut telah diajukan ke Menteri ESDM Sudirman Said dan pemerintah. Sesuai dengan undang-undang yang ada, waktu dari pemerintah untuk memutuskan apakah akan mengambil atau tidak mengambil opsi tersebut adalah 90 hari.
"Freeport sudah menawarkan kepada Menteri ESDM dan pemerintah punya waktu 90 hari untuk mengambil atau tidak," kata Said, di Kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (16/10/2015).
Said melanjutkan, jika pemerintah tidak berminat untuk mengambil saham tersebut, maka opsi pengambilan saham itu akan ditawarkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya jika tidak ada BUMN yang berminat untuk mengambil saham tersebut maka opsi tersebut akan ditawarkan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan jika BUMD tidak berminat maka ditawarkan ke swasta.
"Sekarang prioritasnya di pemerintah lalu ke BUMN dan kemudian BUMD dan terakhir ke swasta," tutur Said.
Sayangnya, Said tidak bisa menyebutkan harga saham yang ditawarkan oleh Freeport ke pemerintah. "Saya tidak tahu nilainya, yang jelas pemerintah punya waktu 90 hari untuk menentukan sikap," jelasnya.Â
Sebelumnya, PT Aneka Tambang mengaku siap untuk membeli saham perusahaan tambang PT Freeport Indonesia. "Antam siap bila ditunjuk untuk pengambilan saham tersebut," ungkap Direktur Utama Antam, Tedy Badrujaman.
Dia menambahkan, salah satu alasan Antam siap untuk mengambil saham Freeport adalah dari latar belakang bisnis yang sama. Freeport, menurutnya, punya prinsip yang tak jauh berbeda dengan Antam.
Untuk diketahui, saat ini pemerintah telah memiliki 9,36 persen saham Freeport Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan bawah tanah (underground) berkewajiban melakukan divestasi sebesar 30 persen. Oleh karena itu Freeport juga wajib melepas sahamnya 30 persen.
Karena pemerintah sudah memiliki saham 9,36 persen, PT Freeport Indonesia harus melepas sahamnya 20 persen sahamnya mulai Oktober 2015ini. (Pew/Gdn)*
Freeport Telah Tawarkan Saham ke Pemerintah RI
Saat ini pemerintah telah memiliki 9,36 persen saham Freeport Indonesia.
diperbarui 16 Okt 2015, 14:03 WIBDiterbitkan 16 Okt 2015, 14:03 WIB
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Banjir Mulai Mengancam Rohil, Drainase dan Pintu Air Bermasalah
Jelang Setahun Agresi Kejam Israel di Palestina, Ribuan Orang Turun ke Jalan di Seantero Eropa
Debat Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun Malah Doakan Pramono Anung Jadi Presiden RI
OPINI: Ketika FOMO Boneka Labubu Mengerek Harga dan Status Sosial
Atasi Polusi Udara, Suswono: Kami Punya Target Tanam 3 Juta Pohon di Jakarta
Sesi Tanya Jawab Warnai Debat Perdana Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024
Meghan Markle Menyala dengan Daur Ulang Gaun Lama Tanpa Pangeran Harry yang Tur ke Afrika
Hasil Liga Inggris Aston Villa vs Manchester United: Main Tanpa Gol, Pacelik Menang Setan Merah Berlanjut
Meningkat, Ekonomi Digital Kalsel 2024 Capai 22 Juta Transaksi dengan Nominal Rp 2,85 Triliun
Penampilan Haddad Alwi dan Sulis Pecah, Selawat Berkumandang di Synchronize Fest 2024!
Dharma ke Pramono Anung: Beliaulah yang Menempatkan Saya di BSSN
Resmi Buka Peparnas 2024, Presiden Jokowi Ungkapkan Pesan Persaudaraan