Jokowi Minta Harus Fokus Perencanaan dan Anggaran Pembangunan

Presiden Jokowi mengingatkan perencanaan dan penganggaran berorientasi manfaat program kepada rakyat.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 13 Apr 2016, 17:32 WIB
Diterbitkan 13 Apr 2016, 17:32 WIB
20160307- Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jakarta- Faizal Fanani-0
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) setujui hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan beberapa menterinya di Istana Kepresidenan untuk membahas mengenai sinkronisasi perencanaan dan anggaran pembangunan nasional 2016.

Dalam sambutan rapatnya, Jokowi mengingatkan kepada para menteri untuk mengalokasikan anggaran yang sudah ada di APBN lebih fokus, sesuai dengan program Nawa Cita.

Ia mengatakan, selama ini setiap pemimpin selalu memiliki tujuan dalam pemerintahan, sektor-sektor apa saja yang menjadi fokus pembangunan, namun dalam alokasi di masing-masing Kementerian/Lembaga selalu tidak tepat sasaran.


‎"Kita tidak mau mengulang-ulang lagi tradisi lama di mana perencanaan dan penganggaran banyak yang tidak nyambung dan tidak sinkron, antara yang direncanakan beda dengan yang‎ dianggarkan‎," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Perencanaan dan penganggaran kurang fokus yang selama ini menghambat pembangunan nasional, bahkan beberapa tujuan dan target pemerintah sering meleset.

Jokowi menekankan Kementerian/Lembaga harus menerapkan sistem money follow program, bukan lagi money follow function‎.
‎

"Perencanaan harus yang terintegrasi, terkonsolidasi, terorganisasi antar sektor, antar wilayah, antar pusat dan daerah, dan tidak ada lagi ego sektoral. Kita harus mulai berorientasi pada manfaat program kepada rakyat, dan  progr‎am itu bisa mendorong multiplier effect. Begitu juga dengan penganggaran harus fokus‎," ujar Jokowi.

Turut hadir dalam rapat terbatas itu diantaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly‎, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan beberapa menteri lainnya. (Yas/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya