Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan 1,3 juta rumah tangga akan menggunakan energi dari gas bumi yang disambungkan menggunakan jaringan gas hingga akhir 2019. Jika target tersebut tercapai, pemerintah bisa melakukan penghematan kurang lebih Rp 936 miliar per tahun.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, sejauh ini pemerintah telah menyambungkan jaringan gas bumi kepada 204.766 rumah. Oleh karena itu masih membutuhkan 1.096.000 sambungan baru lagi dalam jangka waktu tiga sampai empat tahun ke depan.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menggandeng beberapa pihak. Langkah pertama yang dilakukan oleh Kementerian ESDM adalah menggunakan dana Angaran Pendapatan Belanja (APBN) untuk menambah 900 ribu sambungan rumah baru.
Selain itu, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) juga akan membangun jaringan kurang lebih untuk 106.627 rumah. PT Pertamina (Persero) juga ikut andil dengan membangun jaringan bagi 88.607 rumah.
"Diharapkan dengan semua pihak ini di 2019 sudah terbangun jaringan gas untuk 1,3 juta rumah, " kataSudirman, diSurabaya, Selasa (2/5/2016).
Baca Juga
Dari penggunaan gas bumi tersebut, negara akan mendapat penghematan. Dua hal yang bisa dihemat pertama adalah penghematan pembayaran pelanggan per rumah tangga per tahun yang berpindah dari Elpiji 3 kilogram (kg) ke jaringan gas sebesar Rp 180 ribu dengan asumsi pakai tiga tabung per bulan.
Penghematan kedua dari subsidi per rumah tangga Rp 540 ribu per Rumah Tanga per tahun dengan asumsi subsidi Rp 5 ribu per kg.
Dengan begitu, total penghematan nasional per rumah tangga per tahun adalah Rp 720.000. Dengan hitungan 1,3 juta sambungan diperkirakan penghematan nasional yang bica tercapai Rp 936 miliar per tahun.
Menurut Sudirman, secara analis keekonomian, jaringan gas tidak bisa dikaitkan dengan keuntungan yang cepat dan besar. Untuk membangun 1,3 juta pelanggan tambahan diperlukan total investasi Rp 15,4 triliun, dengan penghematan Rp 936 milyar pertahun, artinya dibutuhkan pengembalian modal selama 17 hingga 20 tahun.
"Namun melihat aspek nilai manfaat masyarakat akan mendapatkan bahan bakar bersih, kontinyu dan mengurangi ketergantungan impor LPG," tutup Sudirman. (Pew/Gdn)