Koordinasi Kurang, Harga Daging Sulit Turun

Pemerintah harus berhati-hati setelah mengeluarkan kebijakan impor daging sapi.

oleh Septian Deny diperbarui 22 Jul 2016, 16:32 WIB
Diterbitkan 22 Jul 2016, 16:32 WIB
20160719-Daging Sapi-AY
Pedagang melayani pembeli daging Sapi di Pasar Induk Senen, Jakarta, Selasa (19/7).(Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Harga daging sapi tak kunjung turun. Saat ini harga daging sapi masih berada di atas Rp 100 ribu per kilogram (kg).  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melihat bahwa masalah tingginya harga daging sapi bukan masalah pasokan, tapi lantaran kurangnya koordinasi antar kementerian. 

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani menyatakan, masih tingginya harga daging sapi di pasaran ‎karena sejak awal tidak ada sinkronisasi kebijakan antar kementerian terkait. Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan menjadi kementerian yang bertanggung jawab dalam hal ini.

Rosan mengungkapkan, jika sejak awal masing-masing kementerian ‎mau menghilangkan ego sektoral, maka keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan harga daging di kisaran Rp 80 ribu per kg bisa tercapai.

"Ini sikronisasi tidak ada, data yang jelas tidak ada. Ada yang bilang kebutuhan sapi kita 500 ton, ada yang bilang 300 ton. Sekarang akhirnya kita impor juga," ujar dia di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (22/7/2016).

Selain itu, kata Rosan, kurangnya koordinasi antar kementerian ini menyebabkan gejolak harga daging sapi yang terjadi para momen-momen tertentu, seperti saat Ramadan dan Lebaran. Menurut dia, jika ada koordinasi yang baik, maka potensi gejolak harga seperti ini bisa cepat diredam dengan menambah pasokan melalui impor.

"Jadi harus hilangkan ego sektoral. Planning secara berkelanjutan itu harus diutamakan. Banyak hal-hal yang harus dikomunikasikan antar kementerian. Kita lihat kan kepentingan lebih luas ini apa. Banyak harga bergejolak karena antar kementerian koordinasi lemah," kata dia.

Sementara itu, terkait dengan impor kerbau dari india, Rosan mengatakan pemerintah harus berhati-hati setelah mengeluarkan kebijakan ini. Pasalnya, jika impor terlalu besar, maka akan merugikan peternak di dalam negeri.

‎"Sekarang boleh impor kerbau dari India, sekarang petani (peternak) yang teriak. Harus ada kebijaksanaan dari pemerintah," tandas dia.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya