Jokowi Targetkan Tingkat Kemiskinan Turun di 2017

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat kemiskinan pada tahun depan hanya sebesar 10,5 persen. Angka ini turun dibandingkan tingkat kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sebesar‎ 10,86 persen pada Juli 2016.

Jokowi mengungkapkan, untuk mencapai itu seluruh aparat pemerintah harus lebih fokus dalam bekerja serta mengoptimalkan anggaran yang diterimanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara‎ (APBN) untuk menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

"Sekarang bekerja dengan rasa optimisme yang tinggi, dan juga lebih fokus menjadikan APBN sebagai instrumen untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan serta menekan pengangguran," ujar dia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Dengan bekerja lebih fokus, lanjut Jokowi, tidak hanya tingkat kemiskinan yang berkurang, tingkat kesenjangan dan pengangguran juga bisa tertekan. Untuk pengangguran ditargetkan turun menjadi 5,6 persen dan gini rasio menjadi 0,39 pada tahun depan.

"Dan dengan bekerja lebih fokus saya berharap pada 2017 tingkat kemiskinan bisa diturunkan menjadi 10,5 persen, tingkat pengangguran menjadi 5,6 persen dan gini rasio dapat ditekan menjadi 0,39," kata dia.

Di tingkat daerah, pengentasan kemiskinan dilakukan dengan ‎mengoptimalkan dana transfer ke daeran dan dana desa. Pada tahun depan, total anggaran yang dialokasikan untuk daerah mencapai Rp 764,3 triliun.

‎"Anggaran transfer ke daerah dan dana desa 2017‎ mencapai Rp 764,3 triliun. Dana alokasi umum dan dana desa pada APBN 2017 mengalami peningkatan. Sedangkan DAK kita terus reformasi dan lakukan penguatan agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukan arti penting daerah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan serta kesenjangan," jelas dia.

Hal ini, lanjut Jokowi sebagai bentuk komitmen dari pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan sosial yang ada di Indonesia.

"Hal ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahu membahu bersinergi dalam menghadapi tantangan kebangsaan ke depan. Sudah saatnya Indonesia dibangun dari pinggiran, dari daerah dan dari desa," tandas dia.(Dny/Nrm)