Sri Mulyani Blusukan ke Kantor Perbendaharaan Negara, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Menjelang tutup tahun, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani blusukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk memonitor realisasi penyerapan dan pencairan pengeluaran atau belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Kunjungan Sri Mulyani memotivasi para pegawai KPPN dalam bekerja mengejar target melayani pencairan anggaran satuan kerja (satker).

Dari pantauan Liputan6.com, Jakarta, Jumat (23/12/2016), Sri Mulyani bergerak dari Istana Negara dan sampai di KPPN Jakarta VI di Jalan Djuanda, Jakarta Pusat sekitar pukul 17.00 WIB. Sesampainya di loket pelayanan Surat Perintah Membayar (SPM), Sri Mulyani langsung mendatangi para satuan kerja dari Kementerian/Lembaga yang tengah mengantre menyerahkan SPM.

Dia mengajak berbincang para satker dari Kementerian Pariwisata; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan kementerian lainnya.

"Berapa SPM yang diserahkan hari ini? Tidak disusahin sama anak buah saya?," ujar Sri Mulyani saat menyapa seorang Satker dari Kementerian Pariwisata.

Satker ini menimpali jawaban,"Tidak disusahin kok, Bu. Semua lancar. Saya menyerahkan SPM dengan nilai Rp 5 miliar. Saya sudah menunggu sejak jam 2 siang tadi," kata dia.

‎Kemudian Sri Mulyani pun menegur dengan baik satker lain dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Satker ini tengah mengurus pencairan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementeriannya untuk Januari 2017.

"Tidak ada anak buah saya yang nakal kan?," tanya Sri Mulyani yang dijawab Satker. "Sejauh ini baik-baik saja Bu, tidak disusahin, tidak ada yang nakal," ucap Satker.

Sri Mulyani dalam kunjungannya juga menyapa dan memberi motivasi kepada para pegawai di KPPN VI Jakarta. Salah satu yang disapa Sri Mulyani adalah Kiswan. "Sudah berapa SPM yang dilayani? Kerja sampai jam berapa jika sedang ramai di akhir tahun?," tanya Sri Mulyani.

"Sudah puluhan SPM, Bu. Kami di sini bekerja kadang sampai jam 7 malam kalau sedang ramai dari pukul 08.00 WIB," jawab Kiswan.

Kiswan mengaku, selama dua tahun pindah dari daerah ke KPPN VI, belum ada Menteri Keuangan yang turun, sidak atau berkunjung ke KPPN menjelang akhir tahun untuk memonitor pencairan belanja negara.

"Selama saya kerja di KPPN VI 2 tahun, baru kali ini sih Menkeu datang ke KPPN. Biasanya hanya Direktur Jenderal (Dirjen) saja. SPM yang diberikan Satker nilainya bisa mencapai Rp 7 miliar, dan setelah keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), baru bisa dicairkan anggarannya lewat bank yang ditransfer ke Satker," ujar Kiswan.

KPPN Jakarta VI mengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga yang mempunyai program Nawacita di 5 Kementerian, meliputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ristek dan Dikti, dan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mempunyai DIPA sebesar Rp 14,04 triliun.