Begini Rencana Pemerintah Bila Sukses Kuasai 51% Saham Freeport

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus berjuang mengakuisisi kepemilikan saham pada PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen melalui pembentukan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertambangan yang dipimpin PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum.

Rencananya dari porsi kepemilikan tersebut, 5 persen saham Freeport akan diberikan ke pemerintah daerah (Pemda) Papua.

"Analogi saya, saham kita 51 persen, Freeport 49 persen. Lalu buat Papua dari Presiden akan memberikan 5 persen ke suku dan pemerintah daerah (pemda) Papua untuk dikelola," jelas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan di kantornya, Jakarta, Jumat (24/3/2017).

Inalum yang menjadi holding di sektor tambang terdiri dari PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam Tbk (Persero), dan PT Timah (Persero) Tbk didorong untuk mencaplok saham Freeport secara bertahap.

"Terkait Freeport nanti biar Inalum selesai perundingannya dulu. Bagus juga buat kita kalau bertahap, karena tidak ada duitnya juga. Tapi harganya jangan macam-macam, itu harga sampai 2021," tegas Luhut.

Menurut dia, bila Inalum berhail menguasai Freeport Indonesia akan berdampak baik bagi kinerja perusahaan. "Kalau Inalum didorong ambilalih saham, kapitalisasi saham Inalum bisa dobel digit atau US$ 9 miliar. Jika dicatatkan ke Bursa Efek Indonesia, akan sangat bagus buat Inalum," dia menambahkan.

Luhut menegaskan, pemerintah akan melakukan proses perundingan dengan Freeport Indonesia secara transparan tanpa merusak hubungan dengan pihak lain. "Tapi ketika kita strict dengan ketentuan, jangan kita ditawar-tawar. Negosiasi sudah jalan, tidak ada masalah, dan kita tidak mau ribut-ribut," tegas dia.

Perihal jatah saham bagi suku dan pemerintah daerah sebesar 5 persen, rencananya akan dibayarkan dari dividen Freeport Indonesia ke pemerintah pusat. Nantinya pemerintah pusat akan menggelontorkan uang tersebut untuk kepentingan pendidikan, pertanian, peternakan, dan kegiatan produktif lainnya.

"Kita arahkan uang itu untuk pendidikan, pertanian, peternakan. Ditata lagi supaya dampak kehadiran Freeport di Papua bisa dirasakan oleh rakyatnya. Kita akan lindungi saham 5 persen itu supaya tidak terdilusi, nanti dari dividen dibayar 5 persen," jelas Luhut.

Apabila saham Freeport sudah dikuasai pemerintah Indonesia, dia mengaku, akan menerapkan sistem joint management yang dipimpin Indonesia. "Misalnya, Direktur Operasi, lead-nya dia (Freeport), wakilnya kita. Direktur Keuangan, kita lead-nya, wakilnya dia. Begitulah perusahaan profesional, dan banyak orang Indonesia yang mampu, jadi tidak usah memikirkan bagaimana nantinya," tukas dia.