Menko Darmin Sebut Ada yang Salah dalam Tata Niaga Bawang Putih

Liputan6.com, Jakarta - Menteri ‎Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai ada yang tidak benar dengan kenaikan harga bawang putih belakangan ini. Dia pun meminta kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk segera menyelesaikan masalah kenaikan harga bawang putih.

Darmin melihat kenaikan harga bawang putih yang terjadi saat ini karena ada yang tidak benar dalam tata niaga bawang putih. Ia menduga importir memainkan pasokan komoditas tersebut, sehingga memicu kenaikan harga.

"Importir memang ada yang terlalu besar dan menguasai supply," kata Darmin, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (2/6/2017).

Darmin melihat tata niaga bawang putih harus dibereskan. Oleh karena itu, ia meminta kepada Menteri Perdagangan untuk segera menertibkan importir yang nakal, sehingga harga bawang putih kembali normal.

"Kalau bawang putih memang ada yang tidak benar. Itu harus dibereskan. Biar Mendag yang berurusan dengan importir itu," tutur dia.

Terkait dengan harga daging ayam, menurut Darmin, apabila harga daging ayam saat ini sedikit naik, maka hal tersebut akan memicu inflasi. Seharusnya harga daging ayam dicari level yang tepat, agar tidak terlalu rendah untuk melindungi peternak.

"Tapi sebenarnya dia untuk mencapai angka yang masuk akal supaya jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, peternak bisa kesulitan," ucap dia.

‎Sebelumnya, sebanyak 25 ribu ton bawang putih akan masuk ke pasaran dalam waktu dekat. Keberadaan bawang putih impor tersebut diharapkan bisa menekan harga di pasaran.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, selama ini kebutuhan bawang putih di dalam negeri masih sangat bergantung impor. Dari kebutuhan yang mencapai 500 ribu ton, 95 persen dipasok dari impor.

"Bawang putih 95 persen impor. Mayoritas dari Tiongkok, sedikit dari India. Karena ini sudah terbiasa," ujar dia.

Keberadaan 25 ribu ton ini diketahui seiring kebijakan tata niaga bawang putih, di mana para importir dan distributor wajib melaporkan kepemilikan stoknya.

"Stok terus berkembang. Mereka terus mendaftar, setelah tata niaga diatur, mereka suplai ke mana, ini harus merata ke semua daerah.‎ Sampai saat ini ada 16 ribu ton yang sudah terdaftar dari 26 importir, ini masih nambah lagi. Itu di luar Rp 9.000 ton. Jadi ada 25 ribu ton yang akan segera masuk," ucap dia.