Alasan Penghambat Kucuran Anggaran Pembangunan Gedung DPR

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih berangan-angan memiliki gedung baru. Setiap tahun permintaan anggaran membangun gedung baru sampai ke meja Menteri Keuangan (Menkeu), namun selalu gagal total karena memicu reaksi penolakan dari masyarakat. Di era Sri Mulyani pun, DPR keukeh mengusulkannya kembali.

Sri Mulyani tak menampik bahwa ada permintaan dana pembangunan gedung baru dari DPR untuk masuk di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Alokasi anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun atau naik 50 persen di RAPBN 2018 dari outlook di APBN Perubahan 2017 sebesar Rp 3,8 triliun.

"Pada saat kita mau menyusun APBN (2018), secara khusus mereka minta dianggarkan. Saya menyampaikan kepada pimpinan dewan dari 2015, sudah pernah ada inisiatif menganggarkan itu (gedung baru) tapi reaksi di masyarakat sangat meningkat, kemudian tidak jadi dilaksanakan," jelasnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Sri Mulyani menegaskan, DPR sebagai wakil rakyat tentunya harus mengikuti respons dari masyarakat atas usulan pembangunan gedung baru. Baginya, uang yang sudah dianggarkan dalam APBN harus digunakan untuk belanja prioritas.

"Kalau ada usulan dari dewan, kemudian rakyat yang diwakilinya bereaksi, ya dewan harus mengikuti pandangan dari mereka. Kami di Kemenkeu terutama, jangan sampai apa yang sudah dianggarkan, secara politis tidak dilaksanakan dengan reaksi negatif dari masyarakat, jadi ada Rp 2 triliun yang tidak terpakai," tuturnya.

"Ini yang kemudian menimbulkan inefisiensi dalam pembelanjaan kita. Belum lagi kalau dipakai untuk belanja lain yang makin tidak prioritas dan tidak jelas dari sisi kepentingannya," Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan.

Untuk diketahui, ternyata bukan 2017 dan 2018 saja DPR mengusulkan gedung baru. Usulan serupa telah menyeruak sejak 2006. Berlanjut di 2009, kemudian 2010, lalu 2011, berikutnya 2016. Namun hingga kini, gedung baru DPR masih menjadi angan-angan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, pihaknya belum menentukan alokasi anggaran untuk proyek tersebut. Sebab, hal ini masih akan dikaji dalam pembahasan RAPBN 2018.

"Sekarang kan RAPBN 2018, nanti dibahas dengan DPR, tungguin deh, apa sih isinya. Kalau Kemenkeu nentukan pagu, isinya apa nanti deh. Jadi kemarin itu ada yang bilang diam-diam. Enggak diam-diam, nanti kan dibahas. Jadi kesannya kita nyembunyiin, kan nanti dibicarakan di DPR," ujarnya.

Tonton Video Menarik Berikut Ini:

Miring

Untuk diketahui, gedung berlantai 24 di kompleks parlemen Senayan itu terlihat megah dan kokoh. Bertinggi 100 meter, Nusantara I--begitu ia dinamai--merupakan tempat berkantor 560 anggota DPR beserta tenaga ahlinya. Namun, gedung yang dibangun pada 1992 dan diresmikan lima tahun kemudian tersebut konon sudah miring dan harus total direnovasi.

"Sudah lebih dari 15 tahun ini, belum ada renovasi total Gedung Nusantara I. Padahal dari rekomendasi PUPR, sudah harus ada renovasi yang lebih menyeluruh. Karena bangunannya sudah miring," Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjelaskan, pekan lalu.

Tak sekadar miring, Gedung Nusantara I juga dikeluhkan karena dianggap tak lagi sanggup menampung jumlah penghuninya. Sejumlah fasilitasnya juga dinilai tak lagi layak. Lift kerap rusak dan toilet tak terawat.

Seperti sebelumnya, berbagai keluhan ini bermuara di satu hal: usulan membangun gedung parlemen yang baru.

"Kami kesulitan karena daya tampung tak memadai. Terutama dengan adanya penambahan staf tenaga ahli dan staf administrasi. Jadi ini mendesak," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Rabu kemarin.

Untuk keperluan itu, DPR pun lantas menggenjot pagu anggaran mereka pada tahun 2018. Meski bujet sudah disetujui untuk dinaikkan menjadi Rp 5,7 triliun--naik Rp 1,4 triliun dari pagu tahun anggaran 2017--Parlemen tetap ngotot agar angka itu bisa naik lagi menjadi Rp 7,2 triliun.

"Ya kami akan mengajukan Rp 7,2 triliun. Kami transparan, enggak ada yang ditutup-tutupi," ujar Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing, sebelumnya. "Saat ini anggota DPR ada 560 dan hasil Pemilu 2019 ada sebanyak 575 orang, dan setiap anggota memiliki lima orang tenaga ahli, sehingga penghuninya sudah sangat padat, melebihi kapasitas."