Menperin Pastikan Mobil Listrik Segera Diproduksi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto memastikan mobil listrik akan segera diproduksi di dalam negeri. Namun sebelumnya, harus ada regulasi untuk mendukung pengembangan mobil ini.

Airlangga mengaku, saat ini pihaknya tengah menyusun regulasi terkait pengembangan mobil listrik. Selain itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga akan mulai melakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait bea masuk dan pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil listrik.

"Rencana diproduksi segera, setelah pembahasan dengan Kementerian Keuangan mulai dibahas dan diselesaikan," ujar dia di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (28/8/2017).

Menurut Airlangga, pada 2025, pihaknya menargetkan sebanyak 20 persen mobil yang beredar di Indonesia merupakan kendaraan berbasis listrik. Untuk mencapai target tersebut, saat ini Kemenperin tengah mendorong produksi mobil dengan dua mesin (hybrid) yaitu yang berbahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

"Mobil listrik tentu kita dorong. Untuk Indonesia, kita batasi 20 persen di tahun 2025 berbasis mobil listrik. Dari sekarang sampai 2025, ada mesin berbasis hybrid," lanjut dia.

Sementara ke depannya, masih akan ada kemungkinan pengembangan mobil dengan bahan bakar lain. Seperti dengan listrik, ke depannya juga akan dikembangkan teknologi fuel cell yang berbahan bakar hidrogen.

"Tentu ke depan kita lihat berapa besar teknologi itu akan berkembang. Karena teknologi selain mobil listrik, yang berkembang ke depan juga teknologi fuel cell. Kita juga sambil melihat dan mempelajari pengembangan teknologi selanjutnya," tandas dia.

PT PLN Distribusi ‎Jakarta Raya (Disjaya) terus menambah jumlah fasilitas pengisian motor dan  mobil listrik, berupa Stasiun Penyediaan Listrik Umum (SPLU). Pada tahun ini, ditargetkan akan ada 1.000 SPLU beroperasi.

Manager Bidang Niaga ‎dan Pelayanan Pelanggan PLN Disjaya ‎Leo Basuki mengatakan, sampai saat ini sudah ada 549 SPLU yang tersebar pada berbagai titik di Jakarta. Dengan begitu, masih ada 451 unit SPLU yang belum terpasang untuk mencapai target.

"Saat ini sudah ada di 549 titik, jadi kurang 451 lagi," kata Leo, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Senin (28/8/2017).

Menurut Leo, untuk menyediakan satu unit SPLU PLN Disjaya merogoh kocek Rp 7 juta. Jadi jika penyediaan ditargetkan 1.000 unit SPLU untuk tahun ini, maka ‎biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 7 miliar.

"Satu unitnya itu biayanya Rp 7 juta, kita targetnya ada seribu tahun ini," dia menjelaskan.

‎Menurut Leo, meski motor dan mobil listrik belum digunakan secara masif, PLN Disjaya ingin mengantisipasi perkembangan tersebut dengan menyediakan fasilitas pengisian energinya.

Selain untuk motor mobil listrik, SPLU tersebut saat ini juga bisa digunakan untuk perangkat elektronik lainnya.

"Sambil kendaraan listrik hadir, kita sediakan fasilitas pengisiannya. Kita mengarah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, jadi banyak fungsinya, siapa saja bisa menggunakan," kata dia.

Saksikan Video Menarik di Bawah Ini: