Pemerintah Diminta Waspadai Modus Pengecer Borong BBM Satu Harga

Liputan6.com, Jakarta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai modus pedagang eceran (pengecer) yang memanfaatkan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga untuk mengeruk keuntungan besar.

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, ‎program BBM satu harga di seluruh Indonesia akan menjadi tidak efisien, jika pasokan BBM yang baru tiba di lembaga penyalur resmi langsung habis diserbu pengecer.

"BBM satu harga ini enggak efektif juga di wilayah terdepan, terpencil dan terluar (3 T)," kata Tulus, di Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Tulus mengaku, mendapatkan informasi langsung terkait stok BBM dari lembaga penyalur resmi, yang dijual dengan harga sesuai ketentuan pemerintah habis akibat diborong pengecer.

Kondisi ini membuat masyarakat tetap membeli BBM melalui pengecer, dengan harga yang mahal. ‎"Menurut saya yang dapet info ketika di drop di SPBU diborong habis,‎ akhirnya harganya tetap mahal," ungkap Tulus.

Menurut Tulus, kondisi ini perlu diwaspadai pemerintah, dengan meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM satu harga. Pasalnya, jika dibiarkan akan membuat program yang bertujuan untuk memberikan keadilan tersebut tidak efektif.

"Sayang juga uang yang sudah dikeluarkan Pertamina Rp 800 miliar tidak menolong juga. Karena di SPBU habis, akhirnya beli yang dijual pengecer juga, akhirnya tidak dijual satu harga juga," tutup Tulus.

Tonton Video Pilihan Ini:

PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VIII menargetkan pada 2018 program BBM Satu Harga bisa dijalankan di 14 titik lokasi di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak masyarakat di wilayah timur Indonesi yang bisa menikmati BBM dengan harga terjangkau.

General Manager Pertamina MOR VIII Made Adi Putra mengatakan, MOR VIII yang meliputi empat provinsi tersebut ditugasi untuk melaksanakan program BBM Satu Harga di 33 titik lokasi.

Pada 2016, program BBM Satu Harga ini telah dilaksanakan pada delapan titik di Provinsi Papua, yaitu Kecamatan Anggi, Sugapa, Kasonaweja, Kabokma, Wenam, Elelim, Kenyam dan Ilaga. Sedangkan pada 2017, rencananya program tersebut akan beroperasi di 11 titik.

Dari 11 titik tersebut, lima titik lokasi di antaranya sudah beroperasi, yaitu Morotai dan Kayoa Barat di Maluku Utara, Amalata di Maluku, Moswaren di Papua Barat dan Paniani di Papua.

Hingga akhir 2017, ditargetkan akan ada enam titik lagi yang akan beroperasi, yaitu Tambraw dan Inanwatan di Papua Barat, kemudian Supiori, Waropen, Oksibil dan Boven Digoel di Papua.

"Di MOR VIII kan ditugaskan sebanyak 33 titik, yang sudah beroperasi (di 2016 dan 2017) 13 titik. Sampai akhir tahun ini (ditargetkan jadi) 19 titik. Ini kan sisa enam titik itu," ujar dia di Jayapura, Papua, seperti ditulis (22/11/2017).