Tugas Berat Menteri Jonan: Rasio Listrik RI Hampir 100 Persen dan Tarif Murah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan ‎mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerataan kelistrikan ditargetkan 99,9 persen pada 2019. Dengan begitu, hampir seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati listrik.

"Arahan Presiden satu pemeratan kalau bisa 99,9 persen 2019. Ahir tahun lalu 95 persen. Ke depan bagaimana tahun ini mudah-mudahan 97,5 sampai 98 persen," kata Jonan ‎dalam Desiminasi RUPTL PLN 2018-2027 di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (23/3/2018).

Jonan melanjutkan, selain melakukan pemerataan kelistrikan, pemerintah akan membuat tarif listrik menjadi terjangkau. Sebab, pemerataan akan percuma jika masyarakat tidak mampu membeli listik.

"Satu rasio elektrifkasi, kedua masyarakat mampu beli listrik. Kalau ada pemeratan listrik tidak mampu percuma," ujar Jonan.

‎Menurut Jonan, pemerintah telah menetapkan tarif listrik tidak mengalami kenaikan sampai 2019, agar daya beli masyarakat dan kestabilan konsumen industri tetap terjaga. Dia pun menegaskan keputusan tersebut bukan untuk mencari simpati rakyat saat tahun politik.

"Tarif listirk tidak akan naik sampai Desember 2019. Bagaimana, tarif batu bara sudah dipatok ini tujuannya tarif listrik bisa terjangkau masyarakat. Ini ada yang tanya ke saya ini untuk tahun politik? Ini bukan tahun politik supaya daya beli masyarakat tidak turun," tandas Jonan. 

Pemerintah terus mengejar target proyek listrik 35 ribu MW (Mega Watt) hingga 2019. Proyek jumbo tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik seiring dengan perbaikan ekonomi Indonesia. 

Lalu bagaimana perkembangan program listrik 35 ribu MW yang sudah dicanangkan sejak Mei 2015 tersebut?

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PT PLN (Persero), I Made Suprateka mengatakan, hingga Maret 2018, pembangkit listrik bagian dari 35 ribu MW yang sudah beroperasi memasok listrik mencapai 1.504 MW. Sedangkan yang telah masuk tahap konstruksi proyek pembangkit mencapai 48 persen atau setara dengan 16.994 MW.

‎Sementara itu, untuk tahapan kontrak telah mencapai 35 persen atau setara dengan 12.693 MW. Tahapan pengadaan tinggal 10 persen atau setara dengan 3.414 MW, dan tahapan perencanaan hanya menyisakan 3 persen saja.

"Dari data tersebut, terlihat bahwa kemajuan kontrak dan konstruksi melejit, dengan angka yang cukup signifikan di mana sebagian besar merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang memang membutuhkan waktu konstruksi kurang lebih 3 sampai 5 tahun‎," kata Made, di Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Selain pembangunan pembangkit, proyek listrik 35 ribu MW juga membangun jaringan transmisi dan Gardu Induk (GI) yang berfungsi untuk menyalurkan listrik ke pelanggan. Hingga akhir Februari 2018, sebanyak 9.617 kilometer sirkit (kms) jaringan transmisi telah beroperasi. Sisanya 20.620 kms sedang dalam tahap konstruksi, dan 16.553 dalam tahap prakonstruksi.

“Capaian transmisi yang beroperasi mencapai 21 persen dari total 46 ribu kilometer yang harus dibangun. Dan 44 persen dalam tahap pengerjaan. Ini menggembirakan karena begitu pembangkit siap operasi, transmisi sudah siap terlebih dahulu,” terang Made.‎

Untuk Gardu Induk (GI), dari 109.459 Mega Volt Amper (MVA) yang ditargetkan, PLN telah mengoperasikan 37.628 MVA. Kemudian 38.289 MVA masih dalam tahap konstruksi, dan 33.542 dalam tahap pra konstruksi.‎

‎“Ini lebih bagus lagi, karena sudah lebih dari 30 persen beroperasi. Sama seperti transmisi, GI ini juga penting dalam proses mengalirkan listrik dari pembangkit-pembangkit listrik 35 ribu MW nanti,” tutur Made.

Menurut Made, proyek tersebut merupakan keharusan di tengah kenaikan konsumsi listrik domestik dari tahun ke tahun. Berdasarkan kalkulasi PLN pada 2015, konsumsi listrik diperkirakan meningkat dari 183.226 MW di 2013 menjadi 244.346 MW pada 2020, atau bertambah sekitar 61 ribu MW.

Pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan mempunyai porsi waktu penyelesaian yang cukup panjang. Sehingga definisi kemajuan proyek program 35 ribu MW harus ditempatkan sesuai dengan konteksnya, yaitu tahapan-tahapan mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan, kontrak jual beli listrik belum konstruksi, konstruksi sampai dengan pembangkit tersebut dapat beroperasi. Masing-masing tahapan tersebut memiliki bobot perhitungan masing-masing dalam kemajuan proyek. ‎

‎"Proyek listrik 35 ribu MW yang dikerjakan pemerintah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menopang dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi secara nasional, seperti mendorong munculnya pusat-pusat industri baru," tandas Made.