Daftar Proyek BUMN yang Dikawal Kejaksaan Agung

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengapresiasi langkah PT PLN (Persero) menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mempercepat proyek kelistrikan di Tanah Air. Melalui kerja sama ini, direksi dan manajemen PLN di seluruh Indonesia bisa lebih yakin melaksanakan tugasnya, mendapatkan dukungan agar langkah-langkahnya mengikuti tataran hukum yang benar.

Rini menuturkan, selain proyek kelistrikan, ada sejumlah proyek infrastruktur lainnya yang dikawal Kejaksaan Agung. Salah satunya proyek jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. 

"Saya mohon dukungannya Kejaksaan Agung dan Kejaksaan di daerah sehubungan dengan proyek jalan tol," kata Rini di acara penandatanganan kesepakatan bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara PLN dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/4/2018).

Indonesia memiliki tol pertama sekitar tahun 1980-an, yaitu Tol Jagorawi.  Setelah itu, hingga periode 2014, total jalan tol yang beroperasi di Tanah Air sepanjang 600 kilometer (km) . 

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah menargetkan membangun sepanjang 1.800 km selama 2015-2019. Menurut Rini, hal tersulit untuk merealisasikan proyek itu, yaitu pembebasan lahan. 

"Saya paling sering gangguin Pak Jaksa Agung soal pembebasan lahan supaya Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera bisa diselesaikan. Kalau Kementerian BUMN tidak dapat dukungan dari Kejaksaan Agung maupun seluruh timnya itu tidak bisa diselesaikan," kata Rini

"Saya izin Pak Jasa Agung, saya diizinkan mengganggu tim Pak Jaksa Agung, jangan saya dimarahi," tambahnya. 

Selain listrik dan jalan tol, proyek lain yang juga dikawal Kejaksaan Agung adalah pembangunan landasan pacu (runway) ketiga di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Bandara Kulonprogo, pelabuhan, hingga proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. 

"Itu semua sudah kita kerja sama kan dengan Kejaksaan Agung," ungkap Rini. 

Dengan adanya kerja sama ini, Rini berharap proyek-proyek infrastruktur bisa selesai tepat waktu. 

"Jika proyeknya tidak selesai tepat waktu, maka cost akan bertambah, bayar bunganya tambah panjang, belum lagi proyeknya kalau enggak selesai masyarakat dirugikan," ujarnya.