Setelah JORR, Sistem Integrasi Tarif Bakal Diterapkan di Tol Trans Jawa

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka kemungkinan untuk menerapkan sistem integrasi tarif pada Tol Trans Jawa Merak-Banyuwangi sepanjang 1.150 kilometer, yang ditargetkan tersambung pada 2019.

Ada pun saat ini, pemerintah terus mengupayakan diberlakukannya skema tersebut pada ruas tol JORR (Jakarta Outer Ring Road) yang sempat tertunda dua kali, yakni pada 13 Juni dan 20 Juni.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah sudah berdiskusi dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar sistem pembayaran satu harga di Tol JORR bisa dilaksanakan secepat dan seefisien mungkin.

Setelah Tol JORR, dia pun memperkirakan bahwa sistem ini nantinya bisa dipakai di Tol Trans Jawa."Ya nanti mungkin Trans Jawa (setelah berhasil diterapkan di Tol JORR)," ujar dia singkat saat melawat ke Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, seperti dikutip Selasa (3/7/2018).

Dia melanjutkan, kemungkinan itu dibuat lantaran pemerintah tengah menjajaki tahapan untuk menerapkan skema transaksi tol menerus dengan tarif tunggal atau Multi Lane Free Flow (MLFF) yang bakal diberlakukan tahun depan.

Terkait Tol Trans Jawa Merak-Banyuwangi, saat ini ruas tersebut sudah tersambung dari Merak-Pasuruan sepanjang 920 km, di mana 607 km di antaranya sudah operasional dan sisa 313 km ditargetkan rampung akhir 2018.

Untuk jalur sepanjang 313 km ini, sebelumnya telah dibuka secara fungsional pada saat arus mudik Lebaran 2018 kemarin dan dapat dilewati tanpa pungutan biaya alias gratis.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto turut angkat pendapat, dan menyatakan belum punya bayangan pasti kapan sistem integrasi tarif bisa diterapkan di Tol Trans Jawa. "Sekarang dioperasikan dulu saja," tandasnya.

Kementerian PUPR kembali membuka kemungkinan, sistem integrasi tarif tol lingkar luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) akan segera diterapkan dalam waktu dekat ini, yakni sekitar akhir pekan mendatang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, beberapa waktu lalu ia telah mengundang pihak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk mendiskusikan terkait perkara yang telah ditunda sebanyak dua kali tersebut. Menurutnya, tujuan utama dilakukannya integrasi tarif ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada para pengguna, bukan untuk meningkatkan laba BUJT.

"Kemarin saya undang asosiasi BUJT, mereka ada usulan untuk didiskusikan lagi. Sekarang ini, tujuan integrasi kan untuk memperlancar pelayanan. Kita sepakat dengan BUJT, jadi bukan untuk menaikan tarif," ungkapnya usai peninjauan program padat karya di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut, ia turut mengatakan bahwa secara pendapatan pun pihak pengelola tol akan disesuaikan dengan kebijakan ini. "Kemarin kita tugaskan BUJT untuk mendiskusikan ini, supaya pembagian hasilnya disepakati," sebut dia.

Tidak hanya itu, dia juga membuka kemungkinan bahwa hitungan tarif serentak yang saat ini diputuskan Rp 15 ribu untuk kendaraan golongan I masih dapat berubah.

"Untuk yang golongan I saya minta dihitung lagi, berubah apa enggak. Kan ada masukan-masukan, saya cek lagi bisa berubah apa enggak. Mudah-mudahan sih enggak," Menteri Basuki berujar.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto memperkirakan, penerapan integrasi tarif tol lingkar luar Jakarta bisa dimulai pada akhir pekan ini. "Kira-kira Sabtu Minggu ini bisa," tandasnya.