Angka Kemiskinan Ditargetkan Turun Jadi 9,3 Persen

Anggaran untuk program PKH sudah ditambah hingga dua kali lipat dari Rp 17 triliun menjadi Rp 39 triliun.

oleh Merdeka.com diperbarui 08 Agu 2018, 14:29 WIB
Diterbitkan 08 Agu 2018, 14:29 WIB
Kementerian Sosial kembali menggelar Rapat Kordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Grand Sahid Jaya, Rabu (8/8/2018). (Yayu Agustini Rahayu/Merdeka.com)
Kementerian Sosial kembali menggelar Rapat Kordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Grand Sahid Jaya, Rabu (8/8/2018). (Yayu Agustini Rahayu/Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Sosial kembali menggelar Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH). Rakor dihadiri pihak terkait seperti Himbara (Himpunan Bank Negara), kepala daerah, dan beberapa lembaga lain.

Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan bahwa saat ini pemerintah memiliki target untuk menurunkan angka kemisikinan di akhir tahun.

Saat ini, menurut data BPS, angka kemiskinan di Indonesia berada pada angka 9,82 persen.

"Target kami akhir 2018 masuk 2019 ini diturunkan lagi lebih rendah, kita ingin sampaikan 9 sampai 9,3 persen," kata Mensos di Grand Sahid Jaya, Rabu (8/8/2018).

Idrus yakin target tersebut bisa tercapai. Pasalnya, anggaran untuk program PKH bahkan sudah ditambah hingga dua kali lipat.

Anggaran yang meningkat tersebut bertujuan mendongkrak kinerja program-program penurunan kemiskinan.

"PKH naik dua kali lipat dari Rp 17 triliun jadi Rp 39 triliun. Ini luar biasa, harus makin turun (kemiskinan)," ujarnya.

Agar program tersebut tepat sasaran, Mensos Idrus menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

"Program-program kebijakan yang diambil pemerintah betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan masalah rakyat, sesuai harapan masa depan."

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jumlah Penduduk Miskin Terendah Sejak Krisis 1998

20161031-Penduduk-Indonesia-Jakarta-IA
Deretan rumah semi permanen di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta (31/10). Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini terdapat 13,5 juta penduduk Indonesia yang hidup miskin di lingkungan kumuh. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Sebelumnya, BPS mencatat jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen) pada Maret 2018. Angka itu berkurang 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).

Kepala BPS, Suharyanto, menyebutkan angka tersebut paling rendah sejak krisis moneter yang dialami Indonesia pada 1998 silam.

"Ini pertama kali Indonesia mendapatkan tingkat angka kemiskinan satu digit, terendah sejak 1998, meski penurunan jumlah penduduknya tidak yang paling tinggi," kata Suharyanto padca Senin, 16 Juli 2018. 

Meski turun, Suharyanto menegaskan bahwa tugas pemerintah masih banyak, sebab jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi.

"Maret 2018 ini adalah untuk pertama kalinya persentase penduduk miskin di angka 1, biasanya dua digit, ini pertama kalinya terendah. Tapi menurut saya kita masih punya banyak PR, kebijakan harus tepat sasaran. Memang persentase paling rendah tapi jumlah (penduduk miskin) masih besar."

Suharyanto mengungkapkan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26 persen, turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen, turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018.

Selama periode September 2017 sampai Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun hingga 128,2 ribu orang (dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018). Sementara itu, di daerah perdesaan turun 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018).

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya