2 Proyek Besar Kemenhub Terancam Ditunda, Apa saja?

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan berencana melakukan evaluasi terhadap pembangunan beberapa proyek infrastruktur di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat dan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman mengenai hal tersebut. Rencana evaluasi ini dilakukan dalam rangka mengkaji ulang proyek-proyek infrastruktur yang banyak mengandung bahan baku impor.

"Kita terus melakukan pendalaman.  Kalau Jakarta-Surabaya belum pembanguanan, kalau Patimban sudah kontrak," ujar Djoko saat ditemui di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Djoko mengatakan, untuk tahap pertama pembangunan Pelabuhan Patimban hingga kini masih terus berjalan. Namun untuk tahap kedua, belum bisa dipastikan berjalan sesuai rencana atau mengalami penundaan.

"Pembangunan, jalan di tahap pertama. Pengertian evaluasi bahwa tahap satu berjalan, operasi. Kita masuk tahap berikutnya. Jadi sequence (urutan) ultimate-nya kita ada, nanti kita lihat," jelas Djoko.

Meski demikian, Djoko menargetkan pembangunan Pelabuhan Patimban tahap satu rampung pada Maret 2019 mendatang  sehingga nantinya dapat dioperasikan untuk dermaga kendaraan dan pengoperasian kapal Roll On Roll Off (RORO).

"Pembangunannya sudah mulai, terus jalan. Diharapkan tahun depan bulan Maret sudah dioperasikan dermaga untuk kendaraan dan RORO bisa kita operasikan," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Pemerintah Jokowi-JK tengah mengkaji ulang proyek-proyek infrastruktur yang banyak mengandung bahan baku impor, jika tidak mendesak maka proyek tersebut akan dihentikan sementara. Hal ini untuk mengahadapi tekanan pelemahan Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dalam beberapa waktu belakangan.

Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Widiarto, memastikan proyek-proyek yang berada di bawah kementeriannya tidak akan mengalami penundaan, Sebab, mayoritas bahan baku pembangunan infrastruktur berasal dari dalam negeri.

 "Sampai hari ini tidak ada instruksi kepada Kementerian PUPR untuk menunda proyeknya. Karena proyek kita adalah tanggungan lokal yang pasir, batu, aspal juga semuanya. Semen juga 99 persen itu dari lokal," ujarnya di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Ke depan untuk memaksimalkan anggaran yang ada untuk membeli beberapa bahan yang harus diimpor, pihaknya akan melakukan pergeseran anggaran (shifting) antar belanja barang. Kementerian PUPR sendiri memiliki tiga golongan barang yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya.

"Belanja barang kita itu sebenarnya ada 3 ya. Pertama barang operasional, ada non operasional, lalu belanja barang yang berisfat berkarakter modal," jelasnya.

Adapun shifting dilakukan pada belanja barang non operasional yang sifatnya tidak terlalu mendesak. "Yang dikurangi adalah barang yang bersifat nonoperasional seperti studi kajian, workshop dan trennya semakin tahun semakin turun. Kita sekarang 15 persen ke 12 persen," jelas Widi.

Widi menambahkan, pihaknya akan terus melakukan optimalisasi penggunaan anggaran untuk belanja produktif. "Oleh karena itu kami pastikan, tidak ada instruksi ke kami untuk mengevaluasi infrastruktur dan menunda pekerjaan. Jadi, tidak perlu khawatir akan terpengaruh. Maju terus," tandasnya.