Menteri PANRB Bangun 50 Mal Pelayanan Publik di 2019

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menargetkan setidaknya 50 mal pelayanan publik (MPP) dapat dibangun pada 2019. Hal ini mengingat MPP membawa peran besar dan kemudahan di tengah masyarakat.

"Mal pelayanan publik adalah wujud nyata kemajuan pelayanan publik, oleh sebab itu akan kami genjot supaya bisa berjumlah 50 di tahun depan. Itu berada di kabupaten dan kota," tuturnya di Gedung Kementerian PANRB, Senin (22/10/2018).

Syafruddin menjelaskan, kehadiran mal pelayanan publik tak hanya membantu urusan umum masyarakat semata, namun juga urusan-urusan teknis lainnya.

"Itu bisa disaksikan bagaimana masyarakat mengurus kebutuhan sehari-hari cukup datang ke satu tempat. Tadinya publik harus berpindah-pindah tempat untuk bayar listrik, bikin paspor dan sebagainya. Oleh karena itu dibuat satu tempat yakni mal pelayanan publik," ujarnya.

"Orang menikah juga bisa dibantu lewat mal ini. Ini hanya 1 jam proses daftar, datang, ada penghulu, surat-surat nikah siap, tinggal ijab kabul. 1 jam proses selesai. Orang mau nikah juga termasuk pelayanan publik," ia menambahkan.

Syaruddin kemudian menegaskan, Kementerian PANRB akan berupaya untuk menghadirkan mal pelayanan publik di daerah-daerah setingkat kabupaten.

"Mau ambil kredit di bank juga bisa, ada semua di mal ini. Jadi kami upayakan sedemikian rupa sehingga setiap kabupaten itu ada mal pelayanan publik," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan, kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah di Indonesia harus memberikan manfaat kepada masyarakat.

Sebagai tempat pelayanan yang memberi kemudahan serta kecepatan, MPP juga diharapkan memberi angin segar pada iklim investasi.

Syafruddin mengatakan, dengan potensi Batam sebagai kota tujuan investasi, kehadiran MPP harus dapat memberikan dampak signifikan bagi terciptanya pelayanan yang semakin mudah diakses masyarakat.

"Pelayanan yang mudah dan cepat itulah kunci dan esensi pembangunan Mal Pelayanan Publik," ujar Menteri Syafruddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/9/2018).

Dengan hadirnya kualitas pelayanan, MPP Batam dapat menggerakkan sendi sendi perekonomian masyarakat serta menghidupkan gelora perkembangan kota. Dengan tujuan akhir demi membangun kemajuan bagi masyarakat.

Sejalan dengan upaya mempercepat pembangunan nasional, diperlukan sebuah landasan stabilitas ekonomi nasional yang kuat. Untuk itu, pilar-pilar ekonomi di setiap daerah juga harus kuat.

Hal itu bertumpu pada masuknya investasi ke Indonesia dan iklim perekonomian yang sehat, serta kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB).

Untuk percepatan EODB, lanjut mantan Wakapolri ini, dibutuhkan pelayanan publik yang makin mudah, biaya ringan, serta tidak berbelit.

Hal tersebut dapt diwujudkan pada penyelenggara pelayanan pada instansi pemerintah, melalui MPP yang merupakan penggabungan antara pelayanan instansi pusat dengan pemerintah daerah, serta BUMN/BUMD.

Dia juga mengapresiasi semua pihak, baik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemkot Batam, BP Batam, Kementerian dan Lembaga, BUMN/BUMD, serta swasta, yang berkomitmen dalam pembentukan MPP. "Semoga dapat memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat, nyaman, serta berkelanjutan," pungkasnya.