Soal Freeport, Jokowi Tak Ingin Kasus Papa Minta Saham Terulang

Presiden Jokowi ingin proses divestasi saham PT Freeport Indonesia dikawal ketat Pemerintah Daerah Papua.

oleh Merdeka.com diperbarui 29 Nov 2018, 16:06 WIB
Diterbitkan 29 Nov 2018, 16:06 WIB
Tambang Grasberg PT Freeport Indonesia. Foto: Liputan6.com/Ilyas Istianur P
Tambang Grasberg PT Freeport Indonesia. Foto: Liputan6.com/Ilyas Istianur P

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mamanggil Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Klemen Tinal, ke Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis ini. Keduanya diminta mengikuti rapat terbatas (ratas) tentang percepatan pelaksanaan divestasi PT Freeport Indonesia.

Seusai rapat, Lukas mengatakan Jokowi meminta agar pemerintah daerah Papua waspada terhadap pihak-pihak yang ingin meminta saham PT Freeport Indonesia. Jokowi mau divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen dimanfaatkan untuk kepentingan Indonesia, khususnya Papua.

"Jangan sampai ada orang lain masuk dengan gelap. Banyak orang yang meminta saham. Mau bapak minta saham, mama minta saham, kan banyak. Jadi, Presiden tidak menginginkan seperti itu," kata Lukas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Menurut Lukas, warga Papua bangga memiliki presiden seperti Jokowi. Jokowi disebut telah berhasil merebut 51 persen saham PT Freeport. Padahal, selama ini mayoritas saham Freeport dikuasai asing.

"Pikiran kita kemarin, Presiden tidak perhatikan. Ternyata memang sungguh-sungguh memihak kepada kepemilikan saham itu. Sehingga kami berkeyakinan bahwa satu-satunya Presiden yang bekerja dengan hati sehingga memperjuangkan rakyat Papua," ucapnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dikawal Ketat

Freeport Indonesia (AFP Photo)
Freeport Indonesia (AFP Photo)

Di lokasi yang sama, Klemen Tinal mengatakan Jokowi ingin proses divestasi saham PT Freeport Indonesia dikawal ketat oleh pemerintah daerah Papua. Sehingga setiap tahapan divestasi berjalan sesuai dengan kesepatan awal.

"Beliau benar-benar mau 51 persen itu buat masyarakat Indonesia. Tidak ada embel-embel di dalamnya si A, si B, si C. Terutama untuk kami di Papua," ujarnya.

"Bukan bilangnya untuk orang Papua, enggak tahunya ada PT ini yang nebeng. Kami pun konsisten dan komitmen tadi. Kami akan buktikan bahwa itu benar," ucap Klemen Tinal.

Reporter: Titin Supriatin

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya