Mengintip Arah Harga BBM di 2019, Bakal Naik atau Turun?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution belum bisa memastikan apakah akan ada penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun depan. Jika memang akan dilakukan penyesuaian maka kemungkinan besar akan dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Jadi, kalau soal harga BBM ya nanti lah. Ini kan paling juga setelah dalam pertangahan tahun," ujar Darmin saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (30/11/2018).

Meski demikian, rencana penyesuaian harga BBM ini masih perlu dipertimbangkan dengan matang. Sebab jika ada perubahan misalnya terjadi kenaikan maka akan berdampak pada kenaikan angka inflasi. Di mana inflasi disumbang oleh volatile food dan administer prices. Harga BBM sendiri masuk ke dalam administer prices.

"Pelihara supply, artinya kalau kita produksinya bagus untuk volatile food mestinya tidak ada apa-apa, harga tenang-tenang saja. Tapi kalau enggak bagus ya harus cepat ambil keputusan, itu saja. Nah memang kadang kecepatan ambil keputusan itu yang tarik menarik," katanya.

Untuk diketahui, pemerintah pada tahun ini menahan kenaikan harga BBM bersubsidi. Adapun di tahun depan, anggaran subsidi energi sebesar Rp 159,9 triliun, lebih rendah dari outlook tahun ini sebesar Rp 163,5 triliun.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanggil badan usaha penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk membahas penurunan harga energi ini seiring turunnya harga minyak dunia.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto memastikan jika akan ada badan usaha yang menurunkan harga BBM non subsidi, mulai pekan depan sampai akhir 2018. 

 Penurunan harga BBM menyesuaikan dengan kondisi harga minyak dunia yang terus anjlok di bawah USD 60 per barel. "Komitmen menurunkan harga mulai pekan depan paling lambat Januari‎," kata Djoko, saat menghadiri Pertamina Energy Forum, di Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Djoko mengungkapkan, Kementerian ESDM telah mendapat komitmen penurunan harga BBM non subsidi, setelah memanggil badan usaha penjual BBM non subsidi yaitu PT Pertamina (Persero), AKR Corporindo, Shell Indonesia, Total Oil Indonesia, Vivo dan Garuda Mas.

Namun, penurunan harga tidak bisa langsung dilakukan, karena menunggu stok minyak yang dibeli sebelum harga turun. Dia pun belum bisa menyebutkan jadwal penurunan harganya.

"Saya sudah memanggil Pertamina, AKR,Shell, total Vivo,Garuda Mas. Kalau kapan tanya mereka masing-masing," tutur dia.

Menurut Djoko, pemerintah telah mengatur besaran keuntungan penjualan BBM non subsidi,yaitu maksimal 10 persen. Saat ini pihaknya sedang menunggu surat penetapan bes‎aran penurunan harga.

"Kalau ada kenaikan tidak boleh 10 persen, sekarang harga minyak turun, entah berapa mereka sedang hitung," tandasnya.