Kemenhub: Tak Ada Bandara di Indonesia yang Dikelola Asing

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa tidak ada bandara di Indonesia yang dikelola oleh asing. Seluruh bandara di Indonesia saat ini dikelola oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan menegaskan, keterlibatan asing selama ini hanya sebatas konstruksi bandara itu sendiri.

“Tidak ada bandara di Indonesia yang dikelola asing, kita hanya kerja sama dalam pembangunan saja, yang mengelola ya kita atau kalau tidak ya BUMN,” kata Hengki kepada Liputan6.com, Senin (1/4/2019).

Dia mencontohkan saat ini pemerintah tengah mengerjasamakan pengembangan Bandara Internasional Komodo. Proses pengembangan sendiri pemerintah justru membuka peluang bagi swasta untuk berpartisipasi.

“Tapi tidak sampai mengelola, yang kelola tetap pemerintah atau BUMN,” tegas dia.

Hengki menjelaskan, saat ini kemenhub memang secara bertahap mengalihkan pengelolaan bandara dari UPT ke Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Upaya ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan percepatan pengembangan bandara.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto mengatakan bahwa tugas pemerintah adalah melindungi segenap tumbah darah bangsa. Oleh karena itu Prabowo mempertanyakan langkah pemerintah yang penyerahkan pengelolaan bandara dan pelabuhan kepada asing.

Dalam debat Calon Presiden (Capres) Keempat 2019 yang berlangsung di Hotel Shangri-La, pada Sabtu malam ini, Prabowo mengatakan bahwa sepanjang sejarah tidak ada negara manapun di dunia yang mengizinkan pelabuhan dan lapangan terbang diperasikan oleh pihak asing. 

"Bukan kita anti asing, ini mengangkut kedaulatan nasional. Kami kuatir jika pelabuhan diperasikan perusahaan asing suatu saat jika kepentingan nasional tidak cocok maka akan berhenti," kata Prabowo pada Sabtu 30 Maret 2019.

Menanggapi hal tersebut, Calon Presiden Nomoer Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa selama ini pemerintah mengundang investasi puhak asing untuk membangun bandara dan pelabuhan. Namun pemerintah tidak akan memberikan kedaulatan bandara dan pelabihan tersebut kepada pihak asing.

"Selama ini kami mengundang pihak asing untuk investasi di Indonesia, tetapi untuk kedaulatan tidak diberikan 1 centimeter pun," jelas Jokowi.

"Ini investasi bukan kedaulatan. Negara lain semuanya melakukan dan tidak ada masalah,"tambah dia.