Pembangunan Infrastruktur ke Depan Harus Perhatikan Empat Hal ini

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah selama ini akan membuat Indonesia menjadi negara yang terus tumbuh dalam hal infrastruktur.  Infrastruktur tersebut diharapkan akan mengoneksikan antar daerah di Indonesia.

Pengamat Infrastruktur Shadik Wahono mengatakan, pembangunan yang sudah berjalan selama ini akan menjadi masif bila memperhatikan beberapa hal ke depannya. Pertama, terkait kepercayaan investor.

“Kepastian hukum, kontrak kerjasama, serta jaminan stabilitas keamanan yang diberikan pemerintah kepada para investor menjadi kunci kesuksesan pembangunan infrastruktur. Di sini para investor akan merasa sangat terjamin ketika melakukan investasi di Indonesia. ” ujar dia di Jakarta, Senin (3/6/2019).

Kedua, terkait efisiensi operasional, dalam hal ini pemerintah bisa melibatkan SDM lokal untuk menekan operational expenditure (opex). “Serapan tenaga lokal juga berfungsi untuk jangka panjang. Kelak mereka juga yang ikut serta menjaga infrastruktur tersebut,” lanjutnya. 

Ketiga, mengenai teknik konstruksi. Shadik mengaku pembangunan ke depannya bisa mengadopsi teknik konstruksi sosrobahu untuk pembangunan tol elevated atau tol bertingkat. Teknik konstruksi ini bisa mengefisienkan penggunaan jalan.

“Sehingga jalan yang dilalui akan tetap lebar dan lancar,” ungkap dia.

Terakhir, terkait pembiayaan infrastruktur. Di beberapa negara pembiayaan melalui agensi donor kerap membuat pembangunan menjadi lambat karena banyak hal yang harus diperhitungkan. Untuk melibatkan perbankan, pemerintah bisa membuat mekanisme menarik untuk perbankan konvensional tersebut.

“Hingga saat ini, pembiayaan yang melibatkan bank konvensional masih sangat lebih baik,” kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Hal senada diungkapkan oleh Pengamat Infrastruktur Nuzul Achzar. Menurut dia, dalam membangun infrastruktur ke depannya, pemerintah harus memiliki skema pembiayaan yang baru seperti return of investment (ROI).

Menurut Achzar, skema ini akan menekan potensi kerugian dalam pembangunan sebuah infrastruktur. “Sehingga tidak akan rugi,” tutur dia.

Untuk itu, ke depannya pemerintah harus memperhatikan skema investasi untuk infrastruktur tersebut. "Saat ini yang terjadi pemerintah melakukan pembangunan terlebih dahulu, setelah itu baru mencari investor dan membuat regulasi," tandas dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun 732 kilometer (km) jalan nasional di 2019. Pembangunan tersebut meliputi jalan tol yang mencapai 218 km. Dengan begitu, total panjang jalan nasional yang dibangun dari periode 2015-2019 mencapai 4.119 km.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menunjukkan kelegaannya setelah melakukan pengecekan rute jalur nasional mudik lebaran, bagian selatan Jawa di posko terpadu Nagreg dan Limbangan, Garut, Jawa Barat.

Menggunakan tiga helikopter Basarnas, rombongan Menteri Puan didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala Basarnas Marsekal Madya (TNI) Bagus Puruhito, dan Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriady.

Setelah turun dari pesawat, rombongan langsung meluncur melakukan pengecekan sejumlah rute di posko terpadu Nagreg, kemudian dilanjutkan di pos utama Limbangan, Garut.

“Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan petugas kepolisian, bupati dan lembaga keamanan lainnya yang ada dalam mengatur lalu lintas mudik ini,” ujar Puan di posko terpadu Nagreg, Rabu (29/5/2019).

Menurutnya, kondisi infrastktur jalur nasional mudik lebaran bagian selatan Jawa mulai Nagreg, Kabupaten Bandung, hingga Cilacap, Jawa tengah lancar dan siap dilalui pemudik. “Puncaknya diprediksi sekitar 31 Mei dan 1 Juni mendatang,” kata dia.

Selain itu, sarana pendukung lainnya seperti kesiapan posko kesehatan, rest area yang mendukung, hingga rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan saat terjadi lonjakan volume kendaraan, sudah dipersiapkan dengan matang.

“Ini komitmen bersama, pelayanan untuk arus mudik itu kami berikan gratis,” kata dia.

Tidak hanya kesiapan kementerian dan lembaga negara lainnya dalam menyiapkan kelancaran arus mudik lebaran, terutama jalur selatan, telah dipersiapkan dengan matang.

“Saya berharap dengan persiapan rest area ini, yang katanya setiap tahun selalu penuh akan membantu pelayanan masyarakat yang akan pulang kampung,” ujar dia memuji kesiapan polres Garut menyediakan posko utama mudik di Limbangan.