Pembebasan Bea Masuk Suku Cadang Pesawat Masih Dikaji

Liputan6.com, Jakarta PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) mengaku sedang berdiskusi dengan pemerintah mengenai pembebasan bea masuk untuk suku cadang pesawat.

Director of Business and Base Operation sekaligus Plt Direktur Utama GMF, Tazar Marta mengatakan ini adalah tindak lanjut dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memangkas harga tiket pesawat melalui efisiensi biaya operasi maskapai.

"Pembebasan bea masuk, sebelumnya sudah ada ini, tetapi yang kami harapkan bisa sleuruhnya. Sisanya masih progress, kami masih diskusi dengen Kemenperin dan Kemenkeu supaya yang lain bisa masuk bagian dari inesentif," kata dia dalam sebuah acara diskusi, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Dia mengungkapkan untuk saat ini impor suku cadang pesawat mencapai 300 jenis. Dari jumlah tersebut, hanya 25 komponen yang telah menerima pembebasan bea masuk. Selebihnya dikenakan retribusi mulai dari kisaran 5 persen-20 persen.

Meskipun pelonggaran bea impor berkontribusi pada pengurangan biaya operasi maskapai, dia mengatakan bahwa kontribusi terbesar berasal dari biaya perawatan mesin. Sebab, selama ini maskapai melalui GMF telah memelihara mesin pesawat di luar negeri seperti di negara-negara di Eropa, Amerika, dan terdekat dengan Malaysia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dia menjelaskan saat ini GMF sendiri baru mengantongi dua lisensi perawatan mesin, yaitu mesin untuk pesawat seri A320 dan Boeing 737. Karena itu, katanya, GMF akan fokus pada peningkatan kapasitas untuk memelihara mesin di dalam negeri.

"Kontribusi GMF untuk menekan maitenance (perawatan) adalah meningkatkan kapabilitas kami dalam negeri, supaya barang tidak dikirim ke luar negeri. (Biaya perawatan) kami hanya USD 40 - USD 50 per jam kalau di sana sampai USD 90-an. Kalau kami kerjakan di sini sudah berapa penghematan," paparnya.

Selain itu, dia menyebut ada juga potensi efisiensi dalam industri penerbangan untuk memberikan insentif bagi penyewaan pajak pada mesin yang dibutuhkan selama perawatan pesawat. Namun dia mengaku belum membicarakan masalah ini dengan pemerintah.

"Itu adalah salah satu potensi. Sejauh ini kami masih membahas suku cadang. Bagi kami itu tidak masalah, jika kami dikenai pajak, kami akan mengenakan biaya lagi ke maskapai," ujarnnya.

Pemerintah mengklaim akan membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk layanan penyewaan pesawat yang datang dari luar negeri. Ini dilakukan untuk membantu maskapai mengurangi biaya operasional untuk mengurangi harga tiket pesawat. Selain pembebasan PPN untuk layanan penyewaan pesawat, pemerintah juga berjanji untuk memberikan insentif fiskal untuk layanan sewa, pemeliharaan dan perbaikan pesawat, serta biaya impor dan penyerahan pesawat dan suku cadang.

PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk (GMF) tahun ini akan mengembangkan bisnisnya tidak hanya melayani maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat biasa namun juga pesawat tempur.

Hal itu disampaikan oleh Director of Business and Base Operation sekaligus Plt Direktur Utama GMF, Tazar Marta dalam sebuah acara diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

"GMF pada tahun ini sudah masuk industri MRO di bidang pertahanan. Kita sudah resmi jadi penyedia perawatan untuk pesawat militer. Kegiatan Airforce kita akan dikerja samakan dengan GMF" kata dia, Selasa (25/6/2019).

Dia mengungkapkan pihaknya secara resmi telah digandeng oleh TNI Angkatan Udara (AU) sebagai penyedia layanan MRO pesawat-pesawat tempur andalan tanah air.

"Untuk perawatan pesawat militer di Indonesia. Misalnya untuk pesawat Air Force kita nanti dibeli itu akan dikerjasamakan dengan kita, jadi sekarang proyek yang kita garap dengan military," ujarnya.

Tidak hanya melakukan perawatan, GMF juga ditunjuk untuk melakukan modifikasi pesawat Hercules milik TNI-AU. Sebelumnya hal tersebut biasanya dilakukan oleh Singapura.

"Selain itu kita juga sedang garap modifikasi pesawat Hercules, mudah-mudahan segera kita finalisasi agreement nya dengan air Force unit," tutupnya.