Realisasi Investasi Kuartal II 2019 Capai Rp 200,5 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang kuartal II 2019 mencapai Rp 200,5 triliun. Angka ini naik 13,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun tahun lalu sebesar Rp 175,3 triliun.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, capaian tersebut terdiri atas realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 95,6 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 107,9 triliun.

Jika dibandingkan dengan realisasi kuartal I 2019 lalu, ada kenaikan sekitar 2,6 persen. Melihat angka tersebut, BKPM melihat adanya peluang peningkatan realisasi investasi setelah semester I 2019.

Mantan Menteri Perdagangan ini bahkan optimis jika realisasi investasi selama full year akan kembali ke angka double digit. Hal tersebut didukung kondisi politik dalam negeri yang semakin stabil setelah setelah penetapan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

"Saya tetap mempertahankan prediksi investasi full year akan kembali di double digit,” kata dia, di Kantor Pusat BKPM, Jakarta, Selasa (30/7).

Selama kuartal II 019, terdapat lima daerah dengan realisasi investasi terbesar. Pertama Jawa Barat sebesar Rp 31,4 triliun atau naik 15,6 persen. Diikuti DKI Jakarta yang mencapai Rp 29,8 triliun atau naik 14,9 persen.

Selanjutnya Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan realisasi investasi masing-masing Rp 19,4 triliun naik 9,7 persen dan Rp 14,7 triliun naik 7,4 persen. Kemudian yang terakhir adalah Banten dengan Rp 12,1 triliun naik 6 persen.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sementara realisasi investasi berdasarkan sektor, urutan pertama diisi oleh transportasi, gudang dan telekomunikasi yang mencapai Rp 34,5 triliun naik 17,2 persen. Kemudian listrik, gas dan air yang mencapai Rp 23,7 triliun atau naik 11,8 persen.

Kemudian industri makanan yang mencapai Rp 17,2 triliun atau naik 8,6 persen. Kemudian ada tanaman pangan, perkebunan dan peternakan yang mencapai Rp 16,9 triliun atau naik 8,4 persen. Dan terakhir adalah pertambangan yang mencapai Rp 15,1 triliun atau naik 7,5 persen. 

Terkait pertumbuhan PMDN, lanjut dia, pada semester I 2019 mencapai Rp 395,6 triliun meningkat 16,4 persen. Sedangkan realisasi PMA pada semester pertama 2019 mencapai Rp 212,8 triliun atau naik 4 persen.

Menurut dia, realisasi investasi periode Januari hingga Juni 2019 masih didominasi sektor infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, pembangkit listrik dan konstruksi. 

"Terlihat juga bahwa investasi infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar dan sifatnya multiyears, tetap ada realisasinya dengan kondisi ekonomi global dan regional yang penuh tantangan ketidakpastian," tandasnya.   

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatatkan terjadi penurunan realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar 0,9 persen pada kuartal I 2019.

BKPM merilis PMA pada kuartal I 2019 sekitar Rp 109,7 triliun sementara pada tahun lalu periode yang sama sebesar Rp 108,9 triliun. 

Menyikapi hal ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penurunan investasi asing dipengaruhi oleh ekonomi global yang sempat terguncang tahun lalu. Tidak hanya Indonesia, negara berkembang lainnya juga mengalami hal yang sama. 

"Sebenarnya kita tetap fokus menggunakan semua instrumen dan kebijakan di dalam mengakselerasi investasi, dari sisi investasi dengan adanya lingkungan global di mana kecenderungan suku bunga meningkat dan direspons oleh BI tentu itu juga akan menjadi tantangan untuk tahun 2019," ujar dia di Kantor Pajak, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Sri Mulyani mengatakan, prospek investasi di Indonesia masih akan membaik ke depannya. Hal tersebut didukung dengan kondisi makroekonomi yang terkendali, terlihat dari tren pertumbuhan ekonomi berada di atas 5 persen dan inflasi pada kisaran 3,5 persen. 

"Untuk FDI mereka akan melihat kondisi prospek dari regional maupun di Indonesia. Dalam hal ini kita masih positif, artinya kita masih memiliki pertumbuhan yang prospeknya tinggi, stabilitas dari sisi inflasi masih terjaga, dan dari sisi indikator makroekonomi yang lain baik dari moneter maupun fiskal kita juga jaga secara baik," ujar dia. 

Untuk membuat investasi menarik di mata asing, Kementerian Keuangan akan terus mempertajam instrumen-instrumen untuk memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga akan mengkaji insentif bagi investor. 

"Dari kami di Kemenkeu, kita akan terus mempertajam insrumen-instrumen untuk memberikan insentif maupun kemudahan agar invesasi itu bisa berjalan tentu bekerja sama dengan kementerian lain untuk bisa meningkatkan daya atraksi dan competitiveness dari investasi di Indonesia," tandas Sri Mulyani.