Menhub: Peran Pemda dalam Program Tol Laut Sangat Penting

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai, Pemerintah Daerah (Pemda) memegang peran penting dalam mendorong perekonomian dan percepatan pembangunan di provinsi kepulauan.

"Dibutuhkan kreativitas dan leadership yang baik dari pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah, seperti perikanan, peternakan dan sektor lainnya untuk mendukung keberhasilan program-program di sektor transportasi," ungkapnya lewat keterangan tertulis, Selasa (3/9/2019).

Selain itu, ia juga memaparkan, Pemda memiliki fungsi menjaga keseimbangan agar penyebaran logistis merata. Tak hanya itu, ia mengimbau pemda harus tetap menjaga kearifan lokal serta mengusahakan agar barang yang dihasilkan di daerah dapat bernilai lebih dan menghasilkan devisa.

Untuk itu, dia menyebutkan peran pemerintah daerah sangat penting untuk mensukseskan salah satu program strategis di sektor transportasi, yakni program tol laut.

"Di Kupang misalnya, angkutan barang diangkut melalui kapal besar. Namun untuk membawa barang tersebut ke kepulauan kecil disekitarnya diperlukan kapal kecil. Kapal-kapal kecil yang mesti dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah," imbuh dia.

Dia juga mengungkapkan, pihaknya terus mendorong peran serta Pemda, misalnya dengan mengoptimalisasikan angkutan ternak di salah satu provinsi kepulauan, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan, kebutuhan daging sapi dalam negeri terpenuhi tidak hanya oleh angkutan khusus ternak yang dapat mengangkut sapi, namun dapat diupayakan dengan angkutan daging sapi beku (frozen). Pemerintah daerah bersama swasta perlu jeli melihat peluang itu. Jadi, kami (pemerintah pusat) terus mencari agar daerah memperoleh keekonomian yang baik," tutur Budi Karya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lebih lanjut, Budi mengatakan, sejalan dengan peningkatan peran pemerintah daerah, pihaknya terus berupaya melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor transportasi yang berkualitas di daerah-daerah.

Hal tersebut perlu dilakukan lantaran pelayanan transportasi pada wilayah di provinsi kepulauan seperti Miangas, Rote, Papua harus tetap mengutamakan keselamatan. Melalui pendidikan tersebut, diharapkan mampu menghasilkan SDM transportasi yang sadar akan pentingnya keselamatan.

"Pendidikan vokasi bagi tenaga muda terampil harus menjadi perhatian kita semua. Memberi pendidikan di daerah tidak harus selalu membangun universitas. Kerjasama pendidikan yang inklusif seperti sekolah–sekolah Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah harus harus didorong," tegas dia.

Kementerian Perhubungan diutarakannya terus berkomitmen mendorong konektivitas wilayah, khususnya pada provinsi kepulauan melalui sejumlah pembangunan infrastruktur transportasi seperti bandara dan pelabuhan. Hal itu tentunya membutuhkan biaya tak sedikit dengan hanya mengandalkan APBN, sehingga diperlukan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Kami terus mendorong agar KPBU turut serta dalam pembangunan agar tidak membebani anggaran negara. Dalam 5 tahun, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 1.300 triliun, sedangkan kita hanya memiliki Rp 500 miliar. Namun perlu ditegaskan bahwa KPBU tidak berarti menjual asset negara, namun pengelolaan aset tersebut dilakukan oleh pihak swasta agar lebih optimal," urainya.

"Pembangunan infrastruktur tidak hanya berupa pembangunan fisik, namun harus memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar dan memenuhi visi mempersatukan bangsa. Konektivitas menjadi hal penting dalam pembangunan agar daerah kepulauan mendapat perhatian lebih," pungkas dia.