Pengerjaan Tol Cisumdawu Terbantu Porsi Pendanaan ke Kontraktor Lokal

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, pemberian porsi pendanaan untuk kontraktor lokal yang bertambah membuat pengerjaan proyek Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) menjadi berjalan.

Itu tergambar dari pengerjaan Seksi II fase 2 ruas Tol Cisumdawu, yang sebelumnya pendaan lebih banyak berasal dari pinjaman oleh Metallurgical Corporation of China (MMC).

Lantaran tidak banyak perform, pemerintah pada 2 bulan lalu menyerahkan tanggung jawab kepada PT Wijaya Karya dan PT Waskita Karya yang juga terikat secara Kerja Sama Operasi (KSO), untuk memberikan porsi dana dukungan tunai infrastruktur (Viability Gap Fund/VGF) lebih besar di proyek ini.

"Yang tadinya porsinya 65 (persen) MCC, 35 (persen) Waskita-Wika, sekarang menjadi 45 (persen) MCC dan 55 (persen) Waskita-Wika," jelas Menteri Basuki saat bertandang ke proyek Tol Cisumdawu di Sumedang, Kamis (19/9/2019).

"Saya kira ada progres. Waktu itu kita ke sini kan itu belum dikerjakan. Sekarang sudah ada dikerjakan," dia menambahkan.

Untuk progres keseluruhan Tol Cisumdawu, Menteri Basuki menjabarkan, ruas tol yang memiliki enam seksi ini beberapa di antaranya masih terkendala pembebasan lahan.

"Seksi VI yang 6 km, tadi saya baru ditelepon bu Menteri KLHK (Siti Nurbaya Bakar) karena ada tanah Perhutani. Sekarang prosesnya ada di pak Gubernur (Jawa Barat, Ridwan Kamil), saya mau telepon pak Gubernur belum nyahut," ungkapnya.

"Jadi kalau pak Gubernur rekomtek (rekomendasi teknis) keluar, pasti izinnya untuk menggunakan tanah Perhutani akan segera keluar beberapa hari saja," sambung dia.

Kendati demikian, Menteri Basuki masih yakin, pengerjaan proyek Tol Cisumdawu secara keseluruhan dapat rampung pada tahun depan. "Kita upayakan seluruhnya sekitar 61 km masih optimis bisa selesai akhir tahun 2020," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tingkat keterisian Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat yang kurang memuaskan membuat Pemerintah mengupayakan segala cara untuk menghidupkan Kertajati.

Padahal Presiden Joko Widodo telah meresmikan BIJB di Kertajati ini sejak lama, yakni tepatnya pada 28 Mei 2018 tahun lalu.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jawa Barat Hery Antasari mengatakan, sejak beroperasi, tingkat keterisian BIJB justru mengalami penurunan.  

"Load factor cenderung turun terakhir 66 persen, turun lagi itu hingga 58 persen," ujar Hery dalam diskusi bersama Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR di Bandung, Jawa Barat, Rabu (4/9/2019) malam.

Kata Hery, salah satu penyebab BIJB semakin sepi ialah persoalan aksesibilitas. Lantaran, waktu tempuh dari Bandung-Kertajati memakan waktu hingga 3-4 jam.

Dalam kesempatan diskusi ini pun, pihaknya berharap bahwa tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu) bisa segera dirampungkan untuk menghidupkan Kertajati.

"Orang mulai pilih macet ke Bandara Soekarno Hatta 5 jam dibanding 3 jam ke Kertajati. Mungkin ada faktor layanan penumpang dan lainnya itu PR kami. Tapi ini sangat penting. Betapa Pemprov Jabar harapkan ini segera terwujud," tegasnya.

"Ini juga agar momentumnya tak lewat karena kalau lewat ada kerugian Pemerintah dan simbol PSN (proyek strategis nasional) juga dirugikan," lanjut dia.  

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan sejumlah kendala dalam pengerjaan proyek tol Cisumdawu. Salah satunya yakni koordinasi.

"Jadi hari ini kita membahas progres, memang banyak kendala, dan diamati sebenarnya lebih banyak masalah pada koordinasi," kata dia, di Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat (24/5).

Pemerintah dan stakeholder terkait, lajut Ridwan, akan berupaya mengakselerasi pembangunan tol tersebut.

"Sehingga kita akan rapat lagi dengan lengkap untuk memastikan siapa-siapa bertanggung jawab dan mengakselerasikan, sudah berlalu 22 tahun terlalu lambat kan kira-kira begitu," kata dia.

Dia menegaskan bahwa kehadiran Cisumdawu penting untuk menunjang pengembangan ekonomi dan serta keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur yang selama ini sudah dilaksanakan.

"Sementara ujung Cisumdawu ini kan pengembangan Kertajati yang selalu jadi polemik ditambah juga pengembangan Rebana (KEK Rebana) di utara yang juga membutuhkan Cisumdawu," ungkapnya.

Persoalan lain yang harus diselesaikan yakni terkait pembebasan lahan di proyek seksi I yang memang melintasi kawasan permukiman warga. Ridwan juga memastikan bakal kembali berkoordinasi dengan pihak swasta yang nantinya mengelola Cisumdawu."Kemudian kita akan rapat ulang, memastikan kendala-kendala khususnya pembebasan tanah yang mengemuka dan juga mau bertanya ke swastanya. Swastanya yang mengelola yang dilihat kurang komit," jelas dia.

"Intinya, ada tiga sampai empat elemen yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Ternyata lebih kompleks," imbuhnya.

Dia mengatakan bahwa pihaknya akan bekerjasama dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR agar pengerjaan dapat berjalan lebih cepat.

"Pemprov Jawa Barat kan tugasnya membantu kelancaran saja, ini kan proyek nasional berarti PUPR yang bertanggung jawab," tandasnya.