Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kepala daerah di wilayahnya untuk melibatkan Pertamina ketika mengerjakan proyek. Hal ini agar kejadian serupa insiden terbakarnya pipa milik Pertamina di Cimahi beberapa waktu lalu.
"Saya peringatkan kepala daerah jangan akukan kegiatan di kawasan Pertamina tanpa supervisi," kata dia, saat ditemui, di Jakarta, Selasa (12/11).
Menurut dia, proses pengerjaan proyek di kawasan vital, seperti jalur pipa BBM harus dijalankan SOP tertentu. Karena itu, koordinasi dengan operator alias pemilik pipa harus dijalan.
Advertisement
Baca Juga
"Itu kan ada kesalahan prosedur ya KCIC tidak melakukan permohonan pendampingan bersama Pertamina, ini kan ada SOP menggali harus berapa meter dari pipa. Pas kepancung kena langsung," jelas dia.
Meskipun demikian, dia memastikan bahwa insiden tersebut tidak menghambat pengerjaan proyek. Kereta cepat sendiri ditargetkan beroperasi pada tahun 2021 tersebut.
"Masih jalan terus, KCIC kan modelnya, dimana macet tahan dulu, yang lancar dikerjakan, maka nanti bakal ketemu di juli 2021," tandasnya.
Reporter:Â Wilfridus Setu Embu
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Menhub Duga Kebakaran Pipa Pertamina Akibat Pemetaan Tak Matang
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi angkat bicara, mengenai peristiwa kebakaran pipa Bahan Bakar Minyak (BBM) milik pertamina. Kebakaran terjadi‎ di dekat lokasi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibangun Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Budi menilai pemetaan yang dilakukan kontraktor proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung kurang komprehensif, sehingga mengakibatkan kebakaran pipa yang mengalirkan BBM jenis Pertamina Dex tersebut.
"Ini kan pemetaannya yang tidak komprehensif," kata Budi, di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Jakarta, Sabtu (27/10/2019).
Budi‎ menduga, selama ini tidak ada pemetaan mengenai jaringan infrastruktur. Padahal, seharunya hal tersebut dibahas dalam rapat kordinasi untuk pemetaan guna memandu pekerjaan.
"Saya khawatir peta-peta daripada jaringan itu tidak ada. Jadi ada rapat koordinasi peta jaringan dipetakan, dia baru bekerja sesuai dengan itu," tutur dia.
‎Untuk menghindari hal serupa terjadi, harus dilakukan pemetaan ulang jalur infrastruktur yang dilakukan kontraktor, Pertamina dan PLN, sehingga ada acuan dalam menjalankan proyek tersebut.
"Ya tentu apa yang kita akan lakukan lagi, kita akan petakan, jadi kita minta, kontraktor, minta kepada Pertamina, PLN, ada jalur infrastruktur yang ada," tandasnya.
Advertisement