Presiden Jokowi Ingin Ada Holding UMKM

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Indonesia memiliki induk usaha atau holding Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Holding tersebut diperlukan agar lebih mudah mendapatkan pembiayaan melalui kredit dan mempermudah pemasaran.

"Saya juga sudah melihat, sudah terbentuk kelompok-kelompok usaha yang nanti akan menjadi cluster. Dan saya sudah sampaikan ke Menko Ekonomi agar cluster ini dipayungi lagi oleh sebuah, kayak diholdingkan," ujar Jokowi di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Jokowi juga menginginkan UMKM milik Indonesia lebih mudah bersaing secara global. "Sehingga nanti kita memiliki korporasi usaha-usaha kecil, usaha mikro yang bisa gampang market place pemasaran, marketing, baik market place di nasional dan global," paparnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, holding UMKM sebenarnya sudah mulai terbentuk dengan adanya KUBe (Kelompok Usaha Bersama). KUBe tersebut nantinya akan menjadi koperasi.

"Ya korporatisasi, Kube sudah mulai korporat. Dari kube bisa jadi koperasi, dari koperasi bisa jadi PT. Nah itu nanti bisa menjadi holding, itu yang disebut korporatisasi dari UMKM," katanya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan pemerintah kini sedang perupaya menciptakan iklim investasi. Sebab itu kedepannya dia meminta agar Kamar Dagang Indonesia (Kadin) untuk memperdayakan dan pendampingan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar naik kelas.

Tidak hanya itu dia juga meminta agar usaha startup di Indonesia juga berkembang luas.

"Kadin dapat memainkan perannya melalui pemberdayaan dan pendampingan UMKM agar naik kelas," kata Ma'ruf Amin saat meresmikan pembukaan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Kadin 2019 di Hotel Westin, Bali, Jumat (29/11).

Kemudian dia juga berharap Kadin bisa mampu berperan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Sehingga kata dia, para tenaga kerja memiliki kopetesi sesuai kebutuhan industri nasional.

"Hal tersebut dapat dilakukan melalui fasilitasi atau kerjasama dengan institusi pendidikan formal dan pendidikan vokasi," ungkap Ma'ruf.