Kemenkeu Bantah Sri Mulyani Ingkar Janji soal Penyaluran Kredit ke PBNU

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti menanggapi sindiran Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj yang menyatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani belum memberikan kredit usaha sebesar Rp 1,5 triliun.

Dalam catatannya, Nufransa menjelaskan, kredit usaha sebesar Rp 211 miliar untuk UMKM yang berafiliasi dengan NU telah diberikan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), badan investasi yang mengelola anggaran Rp 1,5 triliun untuk UMKM.

"PIP telah melakukan akad dengan total nilai Rp 211 miliar untuk 5 koperasi yang berafiliasi dan diusulkan NU," ujar Nufransa, mengutip keterangan pers yang diterima Liputan6.com, Kamis (26/12/2019).

Adapun 5 koperasi tersebut ialah KSPPS BMT UGT Sidogiri di Pasuruan (Rp 50 miliar), KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera di Semarang (Rp 100 miliar), KSSPS BMT El Anugrah Sejahtera di Langkat (Rp 8 miliar), KSPPS BMT Nuansa Umat Jatim di Sumenep (Rp 50 miliar) dan KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi di Jepara (Rp 3 miliar).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Nufransa melanjutkan, Kemenkeu juga telah melakukan uji coba skema pembiayaan usaha mikro melalui skema channeling, bekerja sama dengan PT Pegadaian dengan 11 lembaga yang berafiliasi dengan NU dengan total penyaluran Rp 2,1 miliar.

Seluruh penyerahan kredit tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan dan rekomendasi PBNU.

"Dengan adanya informasi ini, maka apa yang disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj yang mengatakan bahwa sampai hari ini kredit usaha yang dijanjikan belum ada satu peserpun yang terlaksana adalah sama sekali tidak benar," tegas Nufransa.

Sebelumnya, Said menyindir Sri Mulyani karena belum memberikan satu persenpun kredit untuk UMKM di bawah NU, padahal perjanjian sudah diteken sejak 23 Februari 2017 lalu.

"Pernah kita MoU dengan Menteri Sri Mulyani, katanya akan menggelontorkan kredit murah Rp 1,5 triliun. Sampai hari ini satu peser pun belum terlaksana," ujarnya.