Erick Thohir Ingin BUMN Tak Lagi Salurkan Subsidi

Beberapa BUMN yang sedang dikaji untuk tak lagi mengurus subsidi adalah PLN, Pertamina dan Pupuk.

oleh Liputan6.com diperbarui 03 Apr 2020, 14:55 WIB
Diterbitkan 03 Apr 2020, 14:55 WIB
Erick Thohir
Mantan Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 Erick Thohir tiba di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (21/10/2109). Kedatangan Erick Thohir berlangsung jelang pengumuman menteri Kabinet Kerja Jilid II oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menginginkan perusahaan milik negara tak lagi mengurusi subsidi. Subsidi nantinya akan langsung diberikan kepada rakyat.

"Policy ke depan kita ingin BUMN sudah tidak terima subsidi, subsidinya biar langsung ke rakyat," ujar Erick di Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Erick melanjutkan, ke depan BUMN nantinya akan fokus mengurusi bisnis. "Ini bagian transparan juga supaya perusahaan BUMN jadi korporasi yang benar-benar korporasi," paparnya.

Beberapa perusahaan yang sedang dikaji untuk tak lagi mengurus subsidi adalah PLN, Pertamina dan Pupuk. Rencana pengalihan subsidi ini masih dimatangkan bersama kementerian terkait termasuk Kementerian Keuangan.

"Habis ini terus terang yang kita pelajari Pupuk. Kemarin untuk PLN, untuk energi seperti minyak, elpiji kita ada kesepakatan dengan Menteri Keuangan. Tapi biar Menteri Keuangan, itu domain beliau," jelasnya.

Kebijakan baru di BUMN ini dimungkinkan bisa langsung diterapkan pada awal tahun depan. "Mungkin awal tahun depan, atau akhir tahun ini atau pertengahan tahun silakan tapi policy-nya seperti itu," jelasnya.

 

 **Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Hilangkan Manipulasi Laporan Keuangan

Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Erick melanjutkan, kebijakan subsidi langsung tersebut juga akan mengubah paradigma pimpinan perusahaan pelat merah maupun kementerian. Langkah tersebut, kata dia salah satu cara mengantisipasi kegiatan pemolesan laporan keuangan (window dressing).

"Ini juga bagian mengubah paradigma pimpinan direksi BUMN dan kementerian jangan buku-buku ini menjadi grey area. Yang akhirnya mohon maaf, tadi ada yang namanya window dressing," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya